Peristiwa Dugaan Malaadministrasi

Ahmad Saleh David Faranto Kepala Keasistenan pada Ombudsman RI Perwakilan Lampung MUNGKIN banyak masyarakat kita hingga aparatur pemerintah dan instansi tertentu yang belum mengetahui malaadministrasi. Mala-administrasi merupakan bentuk serapan dari bahasa Inggris maladministration yang dijadikan istilah atas penyimpangan pelayanan publik oleh lembaga Ombudsman Eropa. Menurut Prof Philipus M Hadjon dalam Buku Hukum Tata Pemerintahan yang ditulis Prof Aminuddin Ilmar, lingkup perbuatannya erat terkait dengan tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam hukum administrasi. Tanggung jawab pribadi berkenaan dengan malaadministrasi dalam penggunaan wewenang maupun publiv service . Selanjutnya, pembeda antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekuensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata, dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN). Tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi. Dalam kaitan tindak pemerintahan tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya malaadministrasi. Sementara tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa atau pemerintah. Tanggung gugat perdata menjadi tanggung gugat pribadi apabila terdapat unsur malaadministrasi. Tanggung gugat pemerintahan atau tata usaha negara (TUN) pada dasarnya merupakan tanggung jawab jabatan. Selain itu, ruang lingkup legalitas tindakan atau perbuatan pemerintahan, meliputi adanya kewenangan yang menjadi dasar tindakan atau perbuatan berdasarkan prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan untuk itu dan substansi yang menjadi tindakan atau perbuatan tersebut. Secara normatif, unsur malaadministrasi dalam aspek pelayanan publik dapat dibaca dalam UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI Pasal 1 Angka 3. Bagaimana dan seperti apa suatu keadaan atau peristiwa tersebut masuk ranah dugaan atau malaadministrasi dalam proses pemenuhan pelayanan publik? Setidaknya ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam menjawab pertanyaan tersebut. Pelayanan dan Misi Negara Menurut UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Selanjutnya, dalam Pasal 5 Ayat (5) disebutkan bahwa, "Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik." Kemudian, pada Pasal 5 Ayat (6) disebutkan, "Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah" Dengan ketentuan tersebut pelayanan publik atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif harus dilihat siapa penyelenggaranya. Penyelenggara tersebut bisa penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk badan swasta atau perseorangan yang beri tugas atau misi negara untuk memberikan pelayanan atas barang atau jasa kepada publik. Menyangkut pelayanan atau tindakan administratif bisa menjangkau sampai instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara. Sementara proses pemenuhan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif meliputi pelayanan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dugaan Malaadministrasi UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengatur tentang peran Lembaga Ombudsman RI sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam peran tersebut fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman yang terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat salah satunya menerima dan memverifikasi laporan yang diterima. Dalam hal menerima laporan untuk menilai suatu peristiwa dalam dugaan malaadministrasi dapat dilihat dengan menggunakan rumus 5W+1H. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rumus 5W+1H berisi inti-inti penyusun berita atau cerita tersebut. 5W+1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahas Inggris: what, who, when, why, where, dan how . Dalam bahasa Indonesia, kata-kata tanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kata tanya yang pertama dari rumus ini adalah “apa”. Kata tanya ini berisi pertanyaan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Kata tanya “mengapa” mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan atau motivasi terjadinya sebuah peristiwa. Kata tanya “siapa” mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai pelaku atau orang lain dari sebuah peristiwa yang terjadi. Kata tanya “siapa” berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai waktu terjadinya peristiwa, berita atau cerita yang terjadi. Kata tanya “di mana” mengandung pertanyaan-pertanyaan mengenai tempat atau lokasi sebuah peristiwa terjadi. Kata tanya “bagaimana” berisi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa. Memahami kondisi masyarakat dalam menyampaikan laporan serta kewenangan Ombudsman dalam menindaklanjuti laporan, diperlukan pemahaman bagi pihak yang berkepentingan seperti Ombudsman, pelapor, terlapor, dan atasan terlapor terhadap peristiwa dalam dugaan malaadministrasi yang perlu diketahui atau diproses ketika diterima. Dalam hal menerima laporan untuk menilai suatu peristiwa dalam dugaan malaadministrasi dapat dilihat dengan menggunakan rumus 5W+1H. Berikut contoh peristiwa dalam dugaan malaadministrasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada Jumat, 31 Januari 2020, pukul 07.15, pelapor dengan menggunakan kendaraan roda empat berangkat kerja dari rumah di kawasan Way Kandis menuju pusat pertokoan Way Halim, Kota Enam Dua. Di tengah perjalanan, dia diminta berhenti oleh saudara terlapor, salah satu anggota Satlantas dari Polresta Enam Dua. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena sedang melaksanakan razia kendaraan. Namun, menurut pelapor, razia yang dilaksanakan tidak terpasang pemberitahuan di lokasi kegiatan. Lalu, SIM dan STNK pelapor ditahan atau diambil anggota tersebut karena kendaraan yang digunakan pajaknya belum dibayar (mati pajak). Siapa yang melakukan perbuatan itu? Siapa yang menjadi korban dari perbuatan itu? Akibat tindakan anggota yang bernama Viral tersebut, Saudari Netizen selaku pengemudi kendaraan merasa dirugikan. Kerugian yang dialami oleh Saudari Netizen karena tidak jelasnya dasar pengambilan surat tersebut. Kapan peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Penahanan atau pengambilan surat tersebut dilakukan Saudara Viral kepada Saudari Netizen pada hari yang sama, sekitar pukul 08.47, di lokasi razia, tepatnya di depan Mall Trans Maret. Atas kejadian tersebut, Saudari Netizen langsung menyampaikan keluhan kepada atasan Saudara Viral yang berada tidak jauh dari lokasi razia, tetapi keluhan Saudari Netizen hanya dijawab atasan Saudara Viral, “Ikuti saja sidang di pengadilan”. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa tersebut dilatarbelakangi Saudari Netizen tidak ingin mengikuti permintaan Saudara Viral agar dirinya mau“”damai di tempat”. Dari peristiwa razia atau pemeriksaan itu, dalam dugaan malaadministrasi dapat dilihat unsur yang mana yang diduga dilakukan anggota Satlantas tersebut. Bisa satu atau bahkan semua unsur malaadministrasi dapat masuk suatu dugaan. Hal ini bergantung pada peristiwa dan data pendukung yang dilengkapi ketika menyampaikan laporan kepada Ombudsman. Akhirnya, ketika peristiwa tersebut dijadikan laporan, diproses, dan perlu diselesaikan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya kepada pelapor dan terlapor, dari awal harus mengedepankan sikap jujur dan terbuka, agar harapan yang ingin dicapai atau malaadministrasi yang akan diperbaiki bisa terwujud. Jika tidak, penyelesaian malaadministrasi yang timbul dapat melebar ke ranah hukum yang lain dan/atau penjatuhan sanksi.

Peristiwa Dugaan Malaadministrasi

PPN Lampung Dorong Peternak Lampung Mendapat NKV

Li Wenliang

Chairil Anwar

Li Wenliang

Honorer Keluhkan Prosedur NUPTK

Anak di Bawah Umur Rekam Video Bukti Pencabulan

Politeknik akan Menjadi Universitas Terapan

Batasi Screen Time Anak

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi