Petugas Partai

[caption id="attachment_10856" align="alignleft" width="97"] Widodo Wartawan Lampung Post[/caption] JIKA tiada aral menghadang, hari ini, 2 September 2019, ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan melantik 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019—2024. Sebelumnya, seluruh anggota DPRD 15 kabupaten/kota se-Lampung lebih dulu dilantik dua pekan lalu. Sebulan ke depan, tepatnya 1 Oktober 2019, akan disusul pelantikan anggota DPR/DPD dan berikutnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019. Pelantikan anggota DPRD/DPR/DPD dan presiden/wapres sekaligus mengakhiri rangkaian proses panjang Pemilu 2019. Ada partai politik terdegradasi, sebaliknya ada juga parpol sukses naik ke level papan tengah dan menjadi kekuatan politik yang harus diperhitungkan. Pemilu 2019 cukup melelahkan. Inilah kali pertama di Tanah Air pemilu legislatif dan pilpres digelar serentak. Kampanye parpol bercampur baur dengan kampanye pilpres. Calon anggota legislatif tidak hanya berkampanye untuk parpol dan dirinya sendiri, tetapi juga berkampanye untuk pilpres. Hasilnya semua sudah diputuskan dalam rapat pleno KPU. Bahwa ada yang kecewa jelas itu hal lumrah dalam kompetisi elektoral. Calon legislatif yang belum berhasil duduk di parlemen masih punya banyak waktu untuk menyusun langkah lima tahun ke depan. Sebab, kampanye politik sejatinya dimulai setelah KPU menetapkan pemenang sampai hari H pencoblosan pemilu berikutnya. Untuk calon legislatif DPRD Lampung terpilih, mulai hari ini tidak lagi menyandang predikat calon, tetapi sebagai anggota DPRD. Sebutan populernya "anggota Dewan”. Seluruh anggota DPRD yang dilantik hari ini akan menjabat hingga lima tahun mendatang atau sampai 2 September 2024. Itu kalau lancar. Tapi, banyak juga yang dicopot di tengah jalan oleh pengurus parpol melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Kalau dulu, disebut di- recall . Lazimnya PAW dilakukan jika anggota DPRD/DPR dianggap tidak lagi sesuai dengan platform dan garis perjuangan partai. Jika fraksi adalah perpanjangan tangan partai di legislatif, tidak berlebihan jika dikatakan anggota DPRD/DPR adalah petugas partai. Ihwal pengertian petugas partai pernah menjadi bahan perdebatan yang ramai. Tetapi, ya memang seperti itulah kenyataannya. Anggota parlemen tidak benar-benar bebas menyampaikan aspirasi sebagai wakil rakyat. Tetap akan ada batasan tertentu yang tidak bertentangan dengan arah kebijakan parpol. Terlepas dari dualisme pemahaman sebagai wakil rakyat dan petugas partai, diharapkan para anggota DPRD/DPR dapat menjalankan check and balances dengan baik. Kekuasaan pemerintah yang terlalu kuat cenderung korup dan menindas rakyat. Harus ada parlemen yang mengawasi dan selalu cerewet agar kekuasaan pemerintah tidak kebablasan. Pertanyaan kemudian, siapa yang mengawasi anggota DPRD/DPR selain parpol masing-masing? Pengawasan dilakukan langsung oleh rakyat dan hasilnya akan ditentukan pada pemilu lima tahun mendatang.

Setop Truk Batu Bara Ilegal

Fenomena Penyelundupan Lobster

Chairil Anwar

Fenomena Penyelundupan Lobster

Jalanan Berdebu

Lahan Kekeringan di Sragi Meluas

Limbah Pertanian Bisa Atasi Kelangkaan Pakan

SMK Mutu Hibahkan 9 Kura-Kura untuk Taman Bejuqeu

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 03 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi