Potret Kemiskinan Lampung

Sartika Yuliani Siregar ASN Badan Pusat Statistik Lampung Utara PANDEMI covid-19 yang menimpa Indonesia saat ini berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di Lampung hingga 41.820 jiwa hanya dalam enam bulan (Maret—September 2020). Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2020 mencapai 1.091.140 jiwa atau setara dengan 12,76 persen. Selain terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, hasil rilis Badan Pusat Statistik juga menunjukkan kemiskinan di Lampung makin dalam dan parah. Hal itu tecermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang naik dari 1,89 menjadi 2,11 dan indeks keparahan meningkat dari 0,41 menjadi 0,57 dalam waktu enam bulan. Meningkatnya kedua indeks ini menunjukkan kemiskinan makin sulit diatasi. Peningkatan indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan makin jauh pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara naiknya indeks keparahan menunjukkan ketimpangan antarpenduduk miskin makin melebar. Garis Kemiskinan Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan dari pendekatan pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK) dikategorikan miskin. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan nonmakanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. GK Lampung untuk kondisi September 2020 sebesar Rp457.495 per kapita per bulan atau naik 0,83 persen dari Maret 2020. Peranan komoditas makanan terhadap GK jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada September 2020, sumbangan komoditas makanan terhadap GK 75,4 persen. Dua komoditas makanan yang sangat berpengaruh terhadap GK adalah beras dan rokok keretek filter, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Jika dilihat dari wilayah perkotaan dan perdesaan di Lampung, perdesaan masih menjadi kawasan sentra penduduk miskin. Pada September 2020, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,22 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 9,59%. Kemiskinan di perdesaan naik 0,39 persen, sedangkan di perkotaan naik 0,57% dari Maret 2020. Kenaikan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tajam jika dibandingkan dengan di perdesaan. Hal itu karena sebagian besar penduduk perkotaan menggantungkan hidup pada sektor industri pengolahan, transportasi, perdagangan, penyediaan makan minum, dan jasa-jasa. Sektor-sektor inilah yang paling terdampak akibat guncangan ekonomi selama pandemi. Pandemi covid-19 membuat sejarah baru dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Lampung. Dari Maret 2016, persentase kemiskinan di Lampung terus turun. Namun, adanya pandemi covid-19 yang mulai menyerang Indonesia pada awal Maret 2020 berdampak mendongkrak kembali kemiskinan di Lampung. Bahkan, baru satu bulan dari pandemi covid-19 melanda, angka kemiskinan Lampung menjadi 12,34% jika dibandingkan dengan September 2019. Kenaikan angka kemiskinan makin besar pada September 2020, naik 0,42% dalam waktu enam bulan. Kondisi ini disebabkan pandemi covid-19 makin parah melanda Lampung dengan lonjakan kasus yang makin tinggi pada September 2020. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota untuk menekan laju kemiskinan akibat pandemi covid-19. Stimulus ekonomi berupa bantuan langsung tunai (BLT), BLT dana desa, insentif tarif listrik, bantuan untuk UMKM belum mampu meredam kenaikan angka kemiskinan di Lampung. Ke depan, untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Lampung diharapkan berbagai stimulus ekonomi tersebut tetap diberikan dengan menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penduduk miskin. Tidak hanya penduduk miskin, tetapi juga kelompok hampir miskin dan rentan miskin perlu untuk dijadikan perhatian pemerintah daerah. Sebab, bisa jadi kedua kelompok ini rawan untuk masuk dalam kelompok penduduk miskin jika pandemi terus berlangsung. Pemutakhiran data yang dilakukan Dinas Sosial perlu secara kontinu dilakukan agar data penduduk miskin terus terbarukan. Pemutakhiran Data Pada 2021, Kementerian Sosial akan mengadakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan menggandeng BPS dalam pelatihan petugas berikut pelaksanaannya di lapangan. Cakupan DTKS juga diperluas hingga 60 persen terbawah yang tersebar di 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Perluasan cakupan ini menjadi penting sebagai antisipasi ketika pemerintah harus menyalurkan bantuan sosial nonregular karena guncangan ekonomi yang terjadi tiba-tiba. Kegagapan penyaluran bantuan sosial tunai karena pandemi menjadi pelajaran untuk penyempurnaan DTKS di masa depan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setelah DTKS tersebut dimutakhirkan secara nasional, verifikasi dan validasi oleh pemerintah kabupaten/kota harus rutin dilakukan. Bahkan, dalam surat keputusan bersama tiga menteri, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri, disebutkan bahwa Kementerian Keuangan akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan kepada pemerintah daerah yang tidak melakukan verifikasi dan validasi DTKS. Sanksi diberikan karena DTKS yang akurat dan terkini sangat diperlukan agar bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran sehingga mempercepat penurunan kemiskinan. Kebijakan pemerintah bisa segera diambil berdasar data terbaru tanpa ada tumpang tindih data ataupun terlewat dalam penerimaan bantuan. Demikian juga dalam hal keterlambatan penyaluran bantuan dapat dihindari sehingga dampak negatifnya yang dapat meningkatkan angka kemiskinan dapat diminimalkan.

Potret Kemiskinan Lampung

Jumlah penduduk miskin di Lampung pada September 2020 mencapai 1.091.140 jiwa atau setara dengan 12,76 persen.

Memangkas Birokrasi

Film Raya, Eksplorasi Budaya Asia Tenggara

ricky marly

Film Raya, Eksplorasi Budaya Asia Tenggara

Pemerintah Gelar Operasi Pasar di 73 Lokasi

Pilihan Variasi Tangga Rumah agar Terlihat Kece

Ini Kelebihan dan Kekurangan Strap Mask

Kejati Diminta Transparan soal Perkara PT LJU

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 04 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 03 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi