PEKAN ini publik Lampung bersyukur. Tidak tanggung-tanggung, tiga proyek strategis pemerintahan Jokowi-JK yang berada di Bumi Ruwa Jurai ini diresmikan pemakaiannya. Bandara Internasional Radin Inten II, ruas jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar, serta Dermaga Eksekutif Bakauheni yang menghabiskan dana ratusan triliuan rupiah, dinikmati rakyat.
Tahun ini juga proyek yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (8/3) itu, melayani masyarakat dari Aceh hingga ke Lampung. Bukan basa-basi. Jokowi seorang pemberi harapan pasti (PHP). Janji juga mimpi rakyat ingin memiliki jalan tol seperti di Jawa, listrik, dermaga sekelas bandara, bendungan sudah menjadi kenyataan.
Infrastruktur yang dibangun itu, tidak hanya di Lampung. Bahkan, hampir di seluruh provinsi di negeri ini merasakannya. Tidak lagi Jawa-sentris. Sejak 2014, pandangan Jokowi adalah Indonesia-sentris. Membentang dari ujung Banda Aceh hingga tanah Papua. Tidak terbantahkan!
Sekitar empat tahun lalu, tepatnya Kamis pagi, 30 April 2015, Jokowi bersama Gubernur Lampung M Ridho Ficardo meletakkan batu pertama pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera ruas Bakauheni—Terbanggibesar.
Upacaranya tempat jin buang anak–hutan karet itu berada di Desa Sabahbalau, Jatiagung, Lampung Selatan. Kini, tempat tersebut menjadi lintasan strategis membangun ekonomi Pulau Sumatera. Tol itu juga membangunkan Kawasan Industri Lampung (Kail) yang berpuluh tahun dibiarkan–hidup segan mati pun tak mau. Tiap tahun jalan menuju kawasan itu hancur jadi kubangan lumpur jika musim hujan. Berdebu jika musim kemarau. Saat melintasi mobil pun joget-joget. Pekan ini, mobil yang memiliki beban berat diarahkan melalui jalan tol.
Operasional tol akan berdampak langsung terhadap angkutan umum dan kendaraan ekspedisi yang tidak lagi melalui Bandar Lampung. Pastinya, jarak dan waktu tempuh sangat diuntungkan. Tapi keluar- masuk jalan tol akan sebanding dengan biaya bahan bakar yang dihabiskan jika kendaraan tadi melalui jalan biasa. Coba hitung?
Besar keinginan dan harapan publik, tol yang sekarang sudah membentang separuh Lampung ini untuk meningkatkan perekonomian baru bagi daerah ini. Tidak hanya jasa angkutan, efektivitas jalur logistik, akan tetapi juga berdampak bagi pertumbuhan dan terbukanya wilayah baru. Daerah ini akan membuka kawasan industri untuk memacu kesejahteraan rakyat.
Nawacita
Sebenarnya–kalau mau berkata jujur, Program Nawacita yang dirancang Jokowi-JK lima tahun lalu adalah jawaban membenahi Indonesia. Negara ini tidak terpuruk dan berdiri tegak, sejajar dengan bangsa lain. Sembilan program yang giat-giatnya dilakukan itu sebagai jalan perubahan menuju Indonesia kuat dan hebat. Berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam berbudaya.
Sembilan program strategis (Nawacita) untuk anak bangsa antara lain menghadirkan kembali negara untuk melindungi seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Saat ini juga, pemerintahan tidak absen membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Mau contohnya?
Baca juga : https://lampost.co/epaper/kolom/refleksi/kian-sakti/
Banyak pejabat penegak hukum termasuk kepala daerah terjerat hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggerus uang negara. Tidak itu saja, rakyat di pinggiran juga di perbatasan negeri, merasakan kehidupan dengan dikucurkannya dana desa yang setiap tahun terus meningkat.
Membangun negeri yang sudah merdeka 73 tahun, terasa sangat kurang jika membahas kualitas sumber daya manusia (SDM). Tak kurang-kurang, kurikulum pendidikan turut dibenahi. Rakyat miskin dan kurangnya dana kesehatan disuntik agar anak-anak bangsa sudah tidak lagi memikirkan biaya pendidikan serta biaya berobat untuk hidup sehat.
Ketika berbicara negara kesatuan, pemerintahan Jokowi-JK menjawabnya dengan kebinekaan. Hidup dalam keberagaman. Tidak ada ruang di bumi pertiwi ini berbicara perbedaan suku dan agama. Bangsa lain termasuk Amerika Serikat menaruh hormat dengan Indonesia karena menjaga keutuhan bangsa—diikat Pancasila sebagai fondasi negara.
Dalam perjalanan mewujudkan Nawacita selama empat tahun, Jokowi tidak segan-segan memberi peringatan bahkan mencopot menterinya. Mereka yang tidak sejalan, langsung dicopot—diganti di tengah jalan. Mengapa? Karena menteri yang terkena reshuffle tidak sesuai dengan tujuan Nawacita. Maunya jalan sendiri dengan agenda kepentingan lain.
Kinerja
Patut dicatat, tahun pertama memimpin bangsa ini, Jokowi-JK tidak puas dengan hasil kinerja menteri. Awal duduk mereka di kabinet hasil lobi dan kompromi politik. Kinerja mereka sangat rendah serta jauh dari harapan. Masyarakat menginginkan perubahan. Bagaimana melayani secara cepat dan tepat sampai ke desa. Di sinilah Nawacita itu berhasil atau tidak.
Dalam Program Nawacita, pemerintahan Jokowi-JK sudah membangkitkan kepercayaan rakyat. Kini, untuk menampung asprasi publik–menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Koran ini menawarkan nama ruas jalan tol Bakauheni—Terbanggibesar—Pematangpanggang dengan nama Baterpang. Enak disebut, didengar, dan diingat. Itu juga usulan dari Kantor Bahasa Lampung dan direstui ahli bahasa Universitas Lampung.
Sebagai rasa terima kasih masyarakat dan aparat sipil negara (ASN) se-Lampung, mengusulkan kepada Jokowi untuk mengabadikan nama Adeham, asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, sebagai nama pintu tol. Adeham adalah ketua tim percepatan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut.
Almarhum juga bersama Menteri BUMN Rini Sumarno dan Menhub Budi Karya Sumadi pada Sabtu, 27 Mei 2017 dipercaya meletakkan batu pertama pembangunan Dermaga Eksekutif Bakauheni. Sebagai khalifah–pemimpin negara, Jokowi sangat menghargai perjuangan, serta memiliki komitmen yang kuat membangun negeri ini. Tak lagi berjanji, tapi sudah terbukti. ***
