KEMATIAN wartawan online , Kemajuan Rakyat, Muhammad Yusuf (40) yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (10/6/2018), menjadi perhatian di kalangan masyarakat pers. Yusuf ditahan polisi karena menjadi tersangka dugaan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik perusahaan sawit PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM).
Sebelum meninggal dunia, menurut keterangan pihak Polres Kotabaru, Yusuf mengeluh sakit dada, sesak napas, dan muntah-muntah. Dari hasil visum tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuhnya. Yusuf merupakan tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kotabaru.
Almarhum sempat ditahan di Polres Kotabaru. Dia dilaporkan ke polisi karena menulis berita soal konflik antara masyarakat dan PT MSAM. Kasus kematian wartawan online itu menyisakan persoalan karena berita yang ditulisnya mengantarkan almarhum masuk bui.
Perusahaan sawit milik pengusaha terkenal di Kalsel yakni Andi Syamsudin Arsyad atau akrab dipanggil Haji Isam. Oleh pemilik perusahaan disebutkan, berita yang ditulis Yusuf dinilai bermuatan provokasi, tidak berimbang, dan mencemarkan nama baik.
Wartawan Yusuf pun dituntut UU No 19/2016 tentang Perubahan atas UU No 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 45a dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Sangkaan itu membuat Yusuf ditahan dan mengakhiri hidupnya di balik jeruji besi.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) atas kematian Yusuf yang dianggap tidak wajar dalam penanganan kasus berita yang ditulisnya. Tim bekerja menggali kejadian sebenarnya di balik kematian Yusuf. Tim juga menelusuri proses penahanan almarhum apakah sesuai dengan prosedur yang baku dan aspek-aspek kemanusiaan.
Transparan
Masyarakat pers berharap kematian Yusuf yang ditahan sejak pertengahan April lalu itu diselesaikan secara proporsional dan transparan. Dewan Pers sebagai institusi “pengadilan karya jurnalistik” tidak pernah menerima pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh berita yang dibuat almarhum Yusuf. Namun, polisi yang menyelidiki kasus pencemaran nama baik berkirim surat ke Dewan Pers meminta keterangan ahli.
Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto melayangkan surat pada 28 Maret 2018 ke Dewan Pers diikuti kedatangan tiga penyidik polres. Polisi meminta keterangan ahli pers. Apa hasilnya dari Dewan Pers? Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) polisi menyebut kedua berita yang ditulis almarhum tidak uji informasi, tidak berimbang, dan mengandung opini menghakimi.
Selain itu, dalam BAP disebutkan juga narasumber dalam berita itu tidak jelas dan tidak kredibel seperti ditulis dalam portal kemajuanrakyat.co.id edisi 5 Maret 2018 berjudul, Masyarakat Pulau Laut Tengah Keberatan atas Tindakan PT MSAM Joint PT Inhutani II. Dan pada edisi 27 Maret 2018 berjudul Masyarakat Pulau Laut Minta Bupati dan DPRD Kotabaru Mengusir Penjajah.
Tidak cukup di situ, penyidik pun membawa 21 berita tambahan yang menurut polisi ditulis almarhum. Lagi-lagi beritanya dinilai Dewan Pers tidak sesuai dengan standar etika jurnalistik. Sebagian besar mengandung opini menghakimi, berindikasi iktikad buruk. Penyelesaian sengketa pers yang melilit Yusuf sebaiknya diselesaikan melalui UU No 40/1999 tentang Pers, melalui mekanisme hak jawab dan permohonan maaf.
Ahli Pers
Hakim Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro mengingatkan perkara pers yang berjalan dalam penyidikan hendaknya menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 13/2008 tertanggal 30 Desember 2008. Dalam surat itu, pemeriksaan perkara yang terkait dengan delik pers hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari Dewan Pers.
“Keterangan ahli pers mengetahui seluk beluk pers secara teori dan praktik,” kata Andi Samsan mengingatkan ketika menjadi pemateri Pelatihan Ahli Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Palangka Raya, Rabu (4/7/2018). Kasus sengketa itu sering terjadi akibat pemberitaan yang dilakukan sebuah penerbitan pers.
Dia mencontohkan sengketa pers itu berupa pencemaran nama baik, akibat kesalahan pemberitaan atau berita yang melanggar kode etik. Bahkan, perkara pidana yang diadukan atas pemberitaan pers, sebaiknya sejak di tingkat penyidikan sudah perlu didengarkan keterangan ahli pers.
Tidak hanya hakim agung MA yang menguatkan bahwa sengketa pers perlu melibatkan ahli pers. Analis Utama Divisi Hukum Polri Kombes Dr Warasman Marbun juga berpendapat demikian. Menurut dia, keterangan ahli pers dalam delik pers dilihat dari perspektif hukum acara pidana sangat penting dalam mengumpulkan alat bukti untuk mencari kebenaran.
Keterangan ahli pers dan alat bukti untuk menentukan apakah perbuatan seseorang merupakan delik pers atau bukan. Patut diingat bahwa peran ahli pers dalam penyelidikan dan penyidikan seperti diamanatkan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri.
Dua pendapat hakim agung MA dan Analis Divisi Hukum Mabes Polri saling menguatkan. Sengketa pers menimpa wartawan Yusuf perlu ditelusuri agar tidak menjadi preseden buruk bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Mengungkap penyebab penahanan dan kematian Yusuf secara cepat dan tepat adalah uji nyali bagi TPF PWI, kepolisian, dan Dewan Pers.
Penahanan Yusuf yang berakhir kematian itu menjadi kontraproduktif. Harusnya delik pers diselesaikan melalui UU No 40/1999 tentang Pers, namun telaah tuntutan penegak hukum dari rekomendasi yang diterbitkan Dewan Pers justru menjadikan wartawan sebagai korban hingga merenggut nyawanya di ruangan tahanan yang pengap itu. ***
