SETELAH sukses membangun infrastruktur, kini negeri ini memfokuskan membangun sumber daya manusia (SDM). Jika tidak dilakukan, Indonesia akan ketinggalan dari negara tetangga. Tekad menjadikan negara ini maju, pastilah anak bangsanya sangat membutuhkan perlindungan seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Membangun manusia Indonesia–dengan meningkatkan keterampilan melalui pendidikan vokasi dan bersertifikasi. Dan apa yang harus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin membawa rakyat agar pintar dan bisa bersaing? Jokowi pun menerbitkan kartu sakti, yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi perguruan tinggi dan Kartu Prakerja untuk vokasi.
Anak bangsa benar-benar ingin maju dan cerdas! KIP kuliah merupakan program lanjutan dari KIP. Kartu sakti baru itu untuk anak-anak yang tidak mampu. Dengan fasilitas tersebut bisa melanjutkan kuliah di dalam dan luar negeri. Untuk mewujudkan SDM bersaing–dalam postur APBN 2019, dialokasikan dana Rp492,55 triliun atau naik Rp48,4 triliun dari tahun lalu.
Perguruan Tinggi
Belum lagi keinginan kuat membangun perguruan tinggi agar bisa masuk 10 besar ranking dunia. Entah kapan? Yang jelas, anak bangsa ingin selalu berpandangan optimistis bukan pesimistis. Membangun SDM menjadi perhatian serius. Dipastikan Indonesia bangkit menjadi negara cerdas.
Saat ini saja, perguruan tinggi di Indonesia diberikan standar mutu yang tinggi. Harapannya agar bisa bercokol di 100 besar dunia. Tiga perguruan tinggi yang baru masuk ranking 400 dunia adalah Universitas Indonesia (UI) di ranking 292, Institut Teknologi Bandung (ITB) 359, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) barada di ranking 391.
Belum lagi peningkatan kualitas lulusan sekolah menengah atas atau kejuruan. Jenjang satu ini tidak siap mengantarkan anak bangsa untuk memasuki dunia kerja. Maka itu pemerintah sangat perlu meningkatkan keterampilan dan keahlian. Masalah yang dihadapi adalah ketidaksesuaian antara keterampilan yang diperoleh dan kebutuhan dunia kerja.
Harapannya dengan membangun keterampilan–pencari kerja mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0. Dengan begitu, manfaat Kartu Prakerja untuk mendapatkan pekerjaan menjadi lebih singkat. Kartu sakti yang digulirkan Jokowi merupakan bukti keseriusan mempersiapkan SDM Indonesia memasuki era bonus demografi. Yang jelas, anak bangsa ingin selalu berpandangan hidup optimistis.
Pengemban amanah rakyat di negeri ini sudah membangun fondasi negara yang kuat seperti ketersediaan infrastruktur, percepatan, serta pemerataan pembangunan dengan konsepsi Indonesia sentris. Ini menjadi pijakan bagi negara yang maju untuk menghadapi tantangan dan persaingan global.
Baca juga : https://lampost.co/epaper/kolom/refleksi/indonesia-banget/
Dengan dua kartu sakti tadi, paling tidak bangsa ini percaya diri bahwa generasi muda dan milenial mampu bersaing di era digital. Contohnya, empat unicorn Indonesia sudah menembus dunia. Lima sampai 10 tahun mendatang kian bertaburan start-up yang lahir dari anak-anak Indonesia. Mereka mampu mengembangkan jaringan di era global.
Pers
Membangun manusia Indonesia tidak hanya di kalangan perguruan tinggi, pascasekolah–pencari kerja saja. Di kalangan masyarakat pers juga ingin menunjukkan perubahan memperbaiki sumber daya manusia.
Akhir pekan lalu, dunia pers memasuki babak baru. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar training of trainer (TOT) bagi penguji dan calon penguji untuk uji kompetensi wartawan (UKW) di Jakarta, selama dua hari (22—23 Februari 2019).
Apa hasilnya? Organisasi pers terbesar di negeri ini menambah mata uji baru dalam UKW, yakni Kode Etik Jurnalistik (KEJ), dan undang-undang serta peraturan pers lainnya. Mata uji baru itu ditempatkan nomor urut satu. Sebagai langkah maju dalam memperketat pelaksanaan UKW.
Hadir pada kesempatan itu, anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun secara tegas mengatakan ketentuan baru dari Dewan Pers ini diberlakukan akibat masih adanya pemimpin redaksi media arus utama yang sudah lulus UKW, tetapi lemah komitmennya terhadap KEJ serta UU dan peraturan pers.
Hendry mencontohkan, salah satu media nasional yang justru mengutip dari media sosial bahwa Ahok akan menjadi wapres menggantikan KH Ma’ruf Amin. Padahal, kata Hendry, hukum tidak membenarkan capres atau cawapres mengundurkan diri, apalagi digantikan di tengah jalan.
Peserta uji yang gagal menjawab mata uji KEJ dan UU serta peraturan pers itu baik secara lisan maupun tertulis, dinyatakan langsung gugur. Dia tidak perlu lagi mengikuti tahapan uji selanjutnya. Dan nilai terendah untuk lulus dalam UKW adalah 70. Setelah gugur, peserta boleh ikut UKW lagi setelah enam bulan. Tujuannya agar bisa memahami untuk belajar kembali.
ToT bagi para penguji UKW dimaksudkan agar media arus utama dan media online tetap dipercaya publik. PWI terus berbenah. Karya jurnalistik wartawan berkompeten sebagai penjernih informasi dari berita bohong (hoaks). Belakangan ini berita hoaks kian menjamur di media sosial.
Patut dicatat bahwa bangsa ini menuju proses perubahan lebih maju lagi. Manusianya–wartawan ditingkatkan kualitasnya, juga keterampilan kerja. Membangun sumber daya manusia sebuah investasi yang besar untuk memajukan bangsa menghadapi masa depan.
Percaya atau tidak, Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul dan besar jika rakyatnya cerdas dan pintar, serta pemimpinnya hidup sederhana, tidak korupsi, tidak kemaruk dengan harta. Janganlah kekayaan negara terus digerus, dilucuti–dan dikuasai untuk kepentingan pribadi. Pastinya negeri ini akan terpinggirkan. ***
