MUNDURNYA Edy Rahmayadi, gubernur Sumatera Utara, dari jabatan sebagai ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak menghentikan pengusutan kasus mafia sepak bola yang dibongkar Mabes Polri. Kasus pengaturan skor pertandingan liga menjadi lembaran hitam bagi organisasi sepak bola di Tanah Air.
Mantan Pangkostrad itu resmi menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum PSSI periode 2016—2020 pada arena kongres tahunan PSSI di Nusa Dua, Bali, Sabtu (19/1). Edy dicerca berbagai persoalan yang melilit PSSI. Mengurus bola ternyata tidak bisa disambi mengurus rakyat. Kini, sepak bola sudah menjadi industri yang memutarkan uang dalam jumlah yang sangat besar.
Kalimat terakhir diucapkan Edy di arena kongres itu, membuat lega dunia persepakbolaan di negeri ini. “Saya menyatakan hari ini mundur dari ketua. Dengan syarat jangan khianati PSSI. Jangan karena satu hal lain terus kita bercokol merusak rumah besar ini. Saya mundur bukan karena saya tidak bertanggung jawab, melainkan karena saya bertanggung jawab,” kata dia.
Kepentingan
Banyak orang berkepentingan di dunia sepak bola. Segala cara dihalalkan untuk meraih keuntungan, dengan mengabaikan sportivitas. Contoh nyata, Polri berhasil membongkar mafia pengaturan skor pertandingan setelah menangkap bekas anggota Komite Wasit PSSI, Priyanto, dan wasit futsal, Anik Yuni Kartika Sari.
Tidak berhenti di situ saja, aparat juga menangkap anggota Komisi Disiplin PSSI, Dwi Irianto, dan anggota Komite Eksekutif PSSI, Johar Lin Eng. Mereka terlibat skandal suap dan pengaturan hasil pertandingan. Dalam ungkap kasus, setiap tersangka ternyata berperan mengatur skor sepak bola nasional. Johar berkongkalikong dengan Priyanto.
Akal bulus untuk melicinkan suap dan mengatur pertandingan, Johar dan Priyanto mencari wasit yang bisa diajak kompromi. Kartika Sari berperan menyalurkan duit dari manajer klub. Uang itu lalu dibagi-bagikan Kartika ke Priyanto dan Johar. Hebatnya lagi, Johar sangat berperan aktif mengatur kompetisi Liga 2 dan Liga 3 pada 2018.
Nama Johar jadi pembicaraan publik. Ketika itu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang menjadi narasumber acara di salah satu televisi swasta. Sang Bupati membeberkan mekanisme pengaturan skor. Dia pun menyebut anggota Komite Eksekutif PSSI itu sempat meminta Rp500 juta agar Banjarnegara bisa menjadi tuan rumah fase gugur kompetisi Liga 3.
Terungkapnya mafia sepak bola yang melibatkan pejabat PSSI oleh Polri serta mundurnya Edy Rahmayadi, harus dijadikan momentum bersih-bersih dari pucuk sampai akar-akarnya di tubuh PSSI. Kegagalan Timnas Merah Putih lolos dalam penyisihan grup Piala AFF 2018, menjadi pintu masuk membenahi organisasi dari pusat hingga ke daerah.
Lokomotif
Dalam perjalanannya, PSSI sebagai lokomotif persepakbolaan. Percaya atau tidak masih banyak tarik-menarik kepentingan politik, siapa yang akan bercokol menjadi ketua umum nanti. Bagaimana cara membersihkan olahraga bergengsi bisa mengangkat martabat bangsa? Caranya adalah mengawalnya agar terjauh dari kepentingan politik dan golongan tertentu.
Jika ini dibiarkan, akan mengancam persepakbolaan di Tanah Air. Dalam sejarah 10 tahun terakhir, Timnas Merah Putih minus prestasi. Yang ada sekarang adalah kekerasan suporter yang merajalela, pertikaian di tubuh organisasi tidak berhenti hingga ke daerah, pengaturan skor pertandingan, serta penyuap dan penerima suap bisa menentukan siapa juara liga. Edan!
Penangkapan Johar menjadi bukti nyata bahwa mafia bola memang hidup nyaman dan aman di bawah ketiak PSSI. Itu mengapa Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam mafia suap. Kasus pengaturan skor dan judi terungkap melalui transaksi pemberian uang.
Bukti
Buktinya? Duit berasal dari Komisi Disiplin PSSI Dwi Irianto disetor ke wasit Nurul Safarid yang memimpin pertandingan Persibara Banjarnegara melawan PS Pasuruan. Uang Rp45 juta dibagi dalam tiga termin. Pertama Rp30 juta dan Rp10 juta dalam bentuk tunai. Sisanya Rp5 juta ditransfer.
Itu kejadian di daerah! Belum lagi di tingkat nasional. Kegagalan timnas meraih gelar Piala EFF 2010 tidak terlepas dari mafia yang merajalela di lapangan hijau. Bermodalkan fulus. Duit sangat berkuasa sehingga Merah Putih tergadaikan. Anak-anak bangsa diracuni mafia agar bisa kalah secara elegan dalam sebuah laga pertandingan. Semuanya diatur dengan duit.
Sebenarnya kasus suap yang menodai persepakbolaan pernah terjadi di negeri ini. Tahun 1974, bintang sepak bola sekelas Ramang dan Ronny Paslah terlilit kasus yang mencederai nilai sportivitas. Akibatnya, Indonesia tidak lagi berdiri tegak lurus di dunia olahraga satu ini. Padahal di Asian Games 1958, Timnas Merah Putih berhasil menggondol perunggu.
Sudah saatnya tidak memerlukan sanksi Komisi Disiplin PSSI yang menjatuhkan hukuman hanya melarang beraktivitas di sepak bola. Negeri ini kalau ingin maju, harus menghukum berat perusak olahraga dengan menerapkan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Yang terjadi hari ini adalah suap-menyuap menggunakan harta negara. Penyelesaian mafia suap sepak bola yang sudah ditangani Polri jangan setengah hati. Jangan lagi memberikan ruang kepada pengurus yang jelas-jelas menjadi tersangka kasus suap. Jika tidak diurus sekarang, sepak bola kian terpuruk. Bersihkan liga bola dan PSSI dari mafia dan penjudi!
Anak-anak Indonesia saatnya tampil gemilang karena mereka memiliki bakat dan kemampuan di gelanggang internasional. Negeri ini sudah rindu sekali ingin mendengar lagu Indonesia Raya bergema, dibarengi naiknya bendera Merah Putih di lapangan hijau, stadion berskala dunia. Kapan lagi. Benahi PSSI. ***
