TIDAK ada yang menyangka krisis yang terjadi di Indonesia pada 1998 menyulut kerusuhan di kota besar seperti Jakarta, Medan, Palembang. Toko dibakar, gedung parlemen dihancurkan. Harga sembako termasuk susu tidak terkendali mengikuti nilai tukar dolar terhadap rupiah. Rakyat sudah pesimistis, tidak ada lagi yang bisa mengendalikan perekonomian.
Peristiwa 13 Mei—5 Mei 1998 adalah kerusuhan diawali krisis ekonomi. Rusuh merambah seluruh Tanah Air dipicu empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Kala itu , langit di negeri ini kelam dan gelap. Tak tahu lagi mana kawan, mana lawan. Semua menyelamatkan diri masing-masing.
Krisis. Harga barang naik berlipat-lipat. Dua anak saya masih kecil, tertua tiga tahun dan nomor dua satu tahun. Lagi kuat-kuatnya minum susu kaleng, sementara harganya naik tajam. Ada duit pun, susu susah dibeli karena hampir semua toko tutup. Tak satu pun yang berani buka tokonya. Mereka takut dijarah dan dibakar massa.
“Ayah, susu anak sudah hampir habis. Belilah beberapa kaleng untuk distok,” kata istriku waktu itu. “Bu, hampir semua toko tutup dan beberapa yang dijarah,” kataku kepada istri. Memang tidak ada yang jual–lagi pula harganya mahal. Pikiranku mengatasi itu, jalan satu-satunya, membuat air tajin–cairan putih dari hasil memasak beras.
Tapi kandungan gizinya jauh di bawah susu hewani, nabati juga air susu ibu. Semua darurat! Tapi tidak apa-apa. Yang penting, susu ditambah air tajin sehingga masih terasa bahwa minum air susu kaleng. Demonstrasi dan kerusuhan hampir melanda sudut kota. Cukuplah sampai di situ!
Mei 1998 adalah peristiwa kelam. Gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di mana-mana. Pusat perbelanjaan dibakar dan dijarah. Massa menuntut Soeharto turun dari takhta. Akhirnya, Penguasa Orde Baru 32 tahun itu harus meneken surat pengunduran diri dari jabatan presiden. Penggantinya adalah B J Habibie, wakil presiden. Tragis memang!
Reformasi
Dengan seketika pula muncul sejumlah tokoh reformasi yang berniat membawa Indonesia baru. Mereka adalah sosok intelektual serta berjasa membawa angin perubahan demokrasi dan politik Indonesia. Adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sri Sultan Hamengkubuwono X, Megawati Soekarnoputri, dan Amien Rais. Digagas dari parlemen dan tokoh reformasi bersepakat bahwa pemilihan presiden diselenggarakan secara langsung melalui suara rakyat.
Belakangan ini Amien Rais mengancam Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengerahkan massa jika ditemukan dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Amien prihatin. Sepertinya negeri ini dibuat gaduh! Hal itu disampaikan Amien dalam aksi massa 313 di depan Gedung KPU, Jakarta, Minggu (31/3/2019). “Tidak ada gunannya, tapi kita people power, people power sah,” kata Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Alumni 212.
Seorang politikus senior, Amien mengabaikan prosedur hukum jika terjadi kecurangan dalam pemilu. Undang-undang dan peraturan lainnya memberi ruang agar penyelesaian persoalan pemilu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sedangkan hasil pemilu dapat menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tapi urusan hukum itu tidak bagi Amien. Dia bangga apabila diselesaikan melalui kekuatan massa.
Baca juga : https://lampost.co/epaper/kolom/refleksi/hantu-demokrasi/
Integritas
People power maksud Amien adalah bentuk masukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas. Jika ditelisik lagi, pernyataan Amien sama saja mengajak orang melanggar hukum. Politisi PPP Lena Maryana Mukti mengisyaratkan ajakan Amien juga sebagai bentuk provokasi untuk memperkeruh suasana kebatinan rakyat–untuk tidak menjaga keutuhan bangsa ini.
Anak-anak bangsa sudah digiring–bermanuver membangun framing Pemilu 2019 sudah terjadi curang. Kesan yang ada, framing tersebut merupakan bagian dari skenario besar deligitimasi hasil pemilu. Opini yang dibangun bahwa pemilu tidak jujur—menyebarkan isu aparat tidak netral, lalu penyelenggara pemilu dibayar.
Sebelumnya membangun konstruksi cerita bahwa kertas suara siluman tercoblos sekian kontainer. Hasilnya? Hanya berita bohong. Biadab! Belum lagi finah adanya pemilih siluman dari warga asing dan dramatisasi KTP-el bekas. Dengan mudah publik dibohongi untuk mengerahkan kekuatan massa–pemilu jalanan itu akan berhadap-hadapan dengan aparat.
Harusnya rakyat dididik menjadi dewasa dalam berpolitik dengan keteladanan elite. Tokoh harusnya memberikan kesejukan–mengakhiri kekerasan. Cukuplah tragedi Mei 1998. Membangun negeri ini kembali membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Rakyat trauma.
Salah satu indikator pemilu berintegritas jika dilaksanakan tanpa kekerasan, tidak menebar fitnah serta provokasi. Dalam debat putaran keempat pemilihan presiden di Pemilu 2019, Sabtu lalu (30/3/2019), antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto secara terang benderang menyampaikan isi hatinya.
Prabowo meminta klarifikasi kenapa dituduh prokhilafah dan melarang tahlil jika terpilih. Begitu juga Jokowi bahwa dirinya bernasib sama. Sering dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) selama 4,5 tahun. Bahkan jika terpilih lagi, melarang azan masjid. Subhanallah. Bangsa ini dengan mudah diadu domba, dikoyak-koyakkan persatuannya. Jangan hanya politik kepentingan sesaat, harus mengorbankan yang lebih besar lagi.
Sangat indah dan indah sekali, di akhir debat, Jokowi dan Prabowo berkomitmen menjaga negara ini tidak tercabik-cabik oleh manusia yang haus kekuasaan. Keduanya berkomitmen bahwa persahabatan tidak pernah putus. Mereka memberi contoh cara berpolitik yang sehat, tidak saling menghujat, ujaran kebencian, apalagi mencaci maki.
Pemilu adalah sebuah proses demokrasi yang hadir dalam lima tahunan. Tujuannya agar Indonesia tetap berdiri kokoh. Kekokohan itu berasal dari narasi calon presiden—putra terbaik bangsa. Mereka beretika, saling menasihati, menghormati, dan mengawasi pendukung untuk tidak saling menghujat. Rakyat ingin sejahtera, pintar, butuh kerja, makan, dan pakaian. ***
