Sangka Bijak Dana Kelurahan

Lasarus Jehamat Dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang PEMERINTAH mengusulkan dana kelurahan sebesar Rp3 triliun dalam RAPBN 2019. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR yang membahas RAPBN 2019, Selasa (16/10). Dana itu diambil dari sisa dana desa yang pada 2019 diusulkan alokasinya menjadi Rp73 triliun. Desa menjadi amat pesona di sana. Sejak berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pesona desa menjadi kian meningkat. Karena pesona demikian, sejak 2016 masyarakat kelurahan di sejumlah daerah ingin berganti status. Kelurahan kembali menjadi desa. Dari aspek anggaran, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran besar untuk dana desa yakni Rp20 triliun pada 2015, Rp47 triliun pada 2016, Rp60 triliun di 2017, Rp60 triliun di 2018, dan pada 2019 diusulkan naik menjadi Rp70 triliun ( Editorial MI , 22/10). Fakta itu menunjukkan dana desa meningkat setiap tahun. Kebijakan bijak itu lantas menimbulkan polemik. Dana kelurahan kemudian menjadi isu politik kaum oposisi. Menurut pihak oposisi, kebijakan mengalokasikan dana kelurahan kental bernuansa politik sebab hal itu baru muncul saat kontestasi berada di depan mata. Di titik yang lain, pemerintahan Jokowi menyebut bahwa dana itu merupakan stimulan bagi masyarakat kelurahan dalam pembangunan. Aspek keadilan menjadi soal utama gugatan kelurahan. Selama ini, masyarakat kelurahan mengeluh atas ketidakhadiran negara dalam beragam bentuk kebijakan anggaran negara. Meminjam pandangan patronase politik (Paskarina, Asiah, dan Madung, 2015), menurut pihak oposisi, kebijakan mengalokasikan dana kelurahan khas menjadi strategi penggunaan otoritas untuk tujuan kekuasaan. Pertanyaan kritisnya, apakah pemerintahan Jokowi sungguh menjadikan otoritas dan wewenang berkuasanya hanya untuk tujuan politik sempit? Negara Kesejahteraan Menurut Esping-Andersen (1990), negara kesejahteraan kerap mengikuti logika dinamis dalam praktik pelaksanaannya. Dua ciri utama yang dapat segera terlihat di sana yakni pelayanan dan kebijakan sosial yang disediakan negara kepada warganya. Beberapa contoh pelayanan sosial yang dimaksud di antaranya pelayanan kesehatan, tunjangan pensiun, pengurangan kemiskinan, dan transfer pendapatan. Dengan demikian, kebijakan sosial merupakan konsekuensi logis dari pilihan negara kesejahteraan. Benar bahwa kebijakan sosial bisa diterapkan dengan tanpa adanya negara kesejahteraan. Meski demikian, negara kesejahteraan selalu membutuhkan kebijakan sosial untuk mendukung keberadaannya. Empat pilar utama dalam negara kesejahteraan ialah social citizenship, full democracy, modern industrian relation systems , dan rights to education and the expansion of modern mass education systems . Empat pilar itu mesti dijalankan bersamaan agar negara kesejahteraan bisa berwujud nyata dan tidak hanya bermain di level wacana apalagi wacana politik semata. Praksis pelaksanaan empat pilar itu merupakan perwujudan dari model pemberian dan pengakuan hak-hak sosial oleh negara kepada warganya. Dengan demikian, pembentukan kelas-kelas sosial tertentu dalam masyarakat dapat segera diminimalisasi. Politik Bukan Politis Niat baik pemerintah untuk mengalokasikan dana kelurahan hemat saya perlu didukung dan laik diapresiasi. Benar bahwa dana tersebut belum sebesar dana desa. Ada sekitar 8.000 kelurahan di Indonesia saat ini. Meski demikian, kota dan kelurahan bukanlah tanpa masalah, minimal masalah kemiskinan. Data BPS (2018) menunjukkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82%), berkurang sebesar 633,2 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12%). Dari angka itu, penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 7,26%, turun menjadi 7,02% pada Maret 2018. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 13,47%, turun menjadi 13,20% pada Maret 2018. Selama periode September 2017–-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 128,2 ribu orang (dari 10,27 juta orang pada September 2017 menjadi 10,14 juta orang pada Maret 2018). Adapun di daerah perdesaan turun sebanyak 505 ribu orang (dari 16,31 juta orang pada September 2017 menjadi 15,81 juta orang pada Maret 2018). Data di atas kental menunjukkan masih ada penduduk miskin di kota dan kelurahan. Benar bahwa jumlahnya terus menurun setiap tahun. Meski demikian, menurun tidak sama dengan tidak ada. Dengan kata lain, jika terjadi penurunan angka kemiskinan di perkotaan, bukan berarti tidak ada lagi kemiskinan di sana dan karena itu maka dana kelurahan tidak perlu ada. Kebijakan alokasi dana kelurahan lebih merupakan keputusan politik kesejahteraan ketimbang politik kekuasaan sempit. Ia politik, tetapi tidak politis. Sesat pikir pihak oposisi seperti itu hemat saya harus diakhiri. Diakhiri tentu bukan karena tidak penting. Diakhiri terutama karena masyarakat kelurahan juga merupakan warga sah dari negara ini. Masyarakat kelurahan tentu mesti mendapatkan perhatian seperti warga lain. Dalam kerangka demikian, kebijakan pengalokasian dana kelurahan bukan karena ada udang di balik batu. Selain memenuhi unsur keadilan, pemerintahan Jokowi ingin menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara kesejahteraan paling autentik di dunia ini. Karena itu, kebijakan alokasi dana kelurahan lebih merupakan keputusan politik kesejahteraan ketimbang politik kekuasaan sempit. Ia politik, tetapi tidak politis. Oleh beberapa pihak, setiap kebijakan yang keluar dari mulut dan pikiran petahana dalam jangka waktu tertentu selalu dianggap sebagai kebijakan yang amat politis. Setiap kebijakan yang keluar saat menjelang kontestasi segera dinilai sebagai kebijakan menarik simpati. Untuk konteks Indonesia, pikiran seperti ini bisa saja benar dan terbuka ruang yang sangat lebar untuk masuk jurang kekeliruan bahkan kesalahan. Peranti kontrol diperlukan di sana. Rekam jejak kebijakan dan pengambil kebijakan, baik pada tataran individu maupun dalam konteks kelembagaan amat urgen diperlukan di situ. Yang dibutuhkan sekarang ialah dukungan DPR sebagai pemegang otoritas kebijakan regulasi. Mencurigai dan berburuk sangka itu wajar dan amat manusiawi. Menjadi tidak wajar jika tetap berburuk sangka di tengah kompleksitas masalah perkotaan. Di situ, semua pihak harus segera sadar. Diperlukan sangka bijak menilai dana kelurahan.

Sangka Bijak Dana Kelurahan

Chelsea-Arsenal Sempurna

Pengendara Motor Bacok Tiga Warga

Chairil Anwar

Pengendara Motor Bacok Tiga Warga

Tes CPNS Diundur

2.817 Peserta akan Ikuti Tes CPNS Pemprov Lampung

Brigitta Cynthia Tertantang Main di Film Horor

Tim LP3KD Lampung Siap Berlaga di Nasional

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 23 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 21 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 26 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 22 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi