Sikat Habis Sindikat CPNS

PEGAWAI negeri sipil masih menjadi pekerjaan yang paling diidamkan banyak orang. Waktu kerja yang relatif tidak terlalu padat, ditambah dengan faktor 'keamanan' yang sangat tinggi. Sejak menyandang predikat sebagai PNS, yang bersangkutan berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan hari tua; perlindungan; serta pengembangan kompetensi. Negara merogoh ratusan triliun rupiah tiap tahun untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Persentasenya mencapai 15% dari total belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada APBN 2021, anggaran pegawai ditetapkan Rp267,96 triliun. Sementara pada APBN 2022 turun tipis di angka Rp266,41 triliun karena sebagian dialihkan untuk penanganan pandemi. Menjadi sangat wajar jika masyarakat selalu berbondong-bondong mengikuti seleksi CPNS. Mengadu kecerdasan untuk menggapai kehidupan supernyaman. Namun, ternyata seleksi itu tidak berjalan fair . Badan Reserse Kriminal Mabes Polri membongkar sindikat perjokian dalam seleksi penerimaan CASN 2021. Di Lampung, empat orang menjadi tersangka. Mereka menyediakan jasa perjokian bagi peserta tes dengan imbalan dana ratusan juta rupiah. Praktik kecurangan itu sudah pasti dilakukan secara sistematis dengan melibatkan orang yang tidak sedikit. Perbuatan melawan hukum yang mengejar keuntungan pribadi itu secara otomatis merugikan pihak lain. Kasus ini harus dibongkar tuntas karena proses rekrutmen yang korup mutlak menghasilkan pegawai yang korup. Alih-alih melayani masyarakat dengan sepenuh hati, para amtenar yang lolos melalui cara memalukan itu kelak bakal menjelma menjadi garong negara. Awalnya sekadar mengembalikan modal senilai uang suap yang dikeluarkan. Setelah kecanduan mencuri dan merasa aman, PNS yang bersangkutan akan makin buas dan brutal merampok uang rakyat. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jelas menyebutkan tugas ASN antara lain melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Berikutnya, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tangkap secepatnya semua pengguna jasa, berikut segenap oknum joki. Jerat sindikat joki CPNS 2021 itu dengan Pasal 30 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 dengan ancaman 6 tahun penjara. Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku harus dilakukan sesuai dengan hukum pidana. Begitu pula dengan pengguna jasa. Jangan merasa aman dari hukum hanya dengan dalih mengaku sebagai korban yang diiming-imingi hingga merugi ratusan juta. Pasal 55 KUHP menegaskan medepleger merupakan orang yang secara sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat medepleger yaitu adanya kerja sama secara sadar yang dilakukan untuk hal yang dilarang UU. Jangan permisif pada kejahatan rekrutmen CPNS. Formasi seleksi CPNS setiap tahun disesuaikan dengan kebutuhan negara. Jika orang-orang yang lolos tidak memenuhi kualifikasi, sudah barang pasti birokrasi dan tata negara ini bakal amburadul karena abdi negara yang mandul. Kondisi ini menjadi tantangan bagi panitia penyelenggara rekrutmen untuk makin jeli menutup celah kecurangan. Pastikan bahwa sistem penerimaan tersebut bukannya malah menggugurkan kesempatan bagi anak bangsa yang cerdas dan berintegritas. Negara akan rugi jika menggaji oknum ASN yang tidak becus bekerja. Sebab, ASN yang diterima melalui jalur kecurangan hanya menjadi beban berat bagi bangsa, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang. Mereka bukan abdi negara dan pelayan rakyat, melainkan sampah masyarakat.

Sikat Habis Sindikat CPNS

Oknum PNS di Lamsel Dilaporkan Perkara UU ITE

Praktik Rasuah Jelang Idulfitri Rawan

Delima Natalia Napitupulu

Praktik Rasuah Jelang Idulfitri Rawan

Lampung Siapkan Mitigasi Bencana Erupsi GAK

Komang Kalah Terhormat di Babak 16 Besar BAC 2022

MU Inginkan Upaya Evolusi Ten Hag

Inilah 3 Skema Rekayasa Lalin Mudik Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi