Hukum Berat Predator Anak

INDONESIA merupakan negara hukum. Karena itu, setiap warga negara di Republik ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang harus diberikan negara salah satunya dari segala bentuk tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan seksual terhadap anak jauh lebih keji lagi karena menyangkut masa depan anak juga masa depan bangsa ini. Karena itu, negara harus memerangi kekerasan seksual pada anak. Persoalannya, kekerasan seksual pada anak di negeri ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat. Menurut data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pada kurun waktu empat tahun terakhir 2016 hingga 2019 terjadi peningkatan jumlah kasus. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terdata masih di bawah 100 kasus. Namun, pada tahun 2018 terjadi lonjakan hingga 200 kasus. Sementara pada 2019 ditemukan sebanyak 350 perkara kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Di Lampung, kasus kekerasan terhadap anak meningkat 30% selama 2019. Terdapat 183 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2019. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 121 kasus dan 52%-nya adalah kasus kekerasan seksual pada anak. Potret kekerasan seksual pada anak di Bumi Ruwa Jurai makin buram manakala LBH Bandar Lampung melaporkan oknum pejabat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lampung Timur. Sang oknum dilaporkan melakukan pelecehan seksual terhadap anak dampingannya. Kita benar-benar menyayangkan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Lampung Timur. Kasus ini amat keji dan tidak beradab. Selain telah disetubuhi berkali-kali, korban juga mengaku sempat dijadikan pekerja seks selama masa pendampingan psikologi. Kasus pelecehan seksual oleh oknum P2TP2A Lamtim tersebut menjadi cerminan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bahkan, perilaku keji ini dapat dilakukan oleh mereka yang seharusnya memberikan perlindungan. Kita berharap keberadaan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jangan menjadi macan kertas. Penegak hukum harus memaksimalkan upaya represif melenyapkan kekerasan pada anak di Tanah Air dengan memberi efek jera. Undang-undang itu telah menambah berbagai efek jera bagi pelaku kejahatan seksual anak selain pemberatan sanksi pidana. Identitas pelaku dapat diumumkan ke publik, hukum tambahan kebiri kimia, juga memasang alat pendeteksi elektronik bagi predator anak dewasa. Dengan ketegasan dan pemberian hukuman yang berat diharap dapat membuat kapok para pemangsa masa depan anak bangsa. Selain itu, hukuman berat juga dapat menjadi lonceng peringatan bagi siapa pun agar tidak terlibat dan terjerumus dalam perilaku biadab. Selain itu, pemerintah harus gencar mengampanyekan kembali upaya-upaya pencegahan, membangun sistem pelaporan kasus yang jelas, dengan aplikasi yang mudah digunakan, serta memberikan respons cepat juga melakukan pendampingan hukum bagi para korban yang melapor.

Hukum Berat Predator Anak

Tak Baik Berlebihan

Tempat Wisata Terapkan Protokol Kesehatan

Chairil Anwar

Tempat Wisata Terapkan Protokol Kesehatan

Abaikan Protokol Kesehatan

Suasana Rumah Hermansyah Hamidi

Wisata Suoh Siap Terapkan Protokol Kesehatan

Seleksi Terbuka Sekkot Metro Dimulai

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi