Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

PANDEMI Covid-19 semakin memprihatinkan. Virus ini menyerang secara masif, khususnya di Kota Bandar Lampung. Hingga kini, pasien Covid-19 tercatat sebanyak 285 orang sejak Maret lalu. Untuk itu, pemerintah setempat melalui Satgas Covid-19 harus memperketat proses pemberian izin bagi warga yang hendak menggelar acara dengan melibatkan massa. Terhitung sejak 21 Juli—22 September 2020, Satgas Covid-19 Bandar Lampung telah menerbitkan 1.040 rekomendasi acara. Ke depan, Pemkot dan pemda lainnya di Lampung harus lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi keramaian. Surat izin keramaian yang mudah dikeluarkan dan terkesan jor-joran sama saja mempertaruhkan nyawa masyarakat. Padahal, kondisi saat ini, siapa pun harus menjaga diri dan berupaya keras untuk memutus penyebaran Covid-19. Sementara itu, bagi pihak yang telah mendapatkan izin keramaian harus punya komitmen kuat untuk mematuhi protokol kesehatan. Sebab, sanksi menanti bagi siapa pun yang kedapatan melanggarnya. Aparat penegak hukum juga sebaiknya berada di setiap acara yang melibatkan massa sebagai bentuk kontrol secara langsung. Meskipun demikian, beberapa daerah sudah mulai memperketat penerbitan izin keramaian seperti yang dilakukan Polres Lampung Barat. Apalagi, wilayah itu mengalami peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang menyebabkan Lampung Barat menjadi zona oranye. Provinsi Lampung juga telah membuat Pergub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman (AKB-M2PA). Regulasi itu keluar setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sanksi yang diatur di dalam Inpres tersebut meliputi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha. Aturan itu diejawantahkan melalui pergub sesuai dengan kearifan lokal setiap daerah. Artinya, daerah punya kekuatan untuk memecut para pelanggar protokol kesehatan berpotensi merugikan masyarakat lainnya. Memasuki tahapan pilkada, pasangan calon juga terancam menghadapi sanksi pidana jika melanggar protokol kesehatan saat kampanye. Penegakan disiplin dan sanksi hukum itu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 Ayat (2) dan Ayat (3), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada Pasal 14 Ayat (1). Masyarakat juga diminta cerdas untuk memahami situasi pandemi. Pernikahan dan tahapan kampanye dalam pilkada boleh saja dilakukan asalkan taat protokol kesehatan.

Penetapan Calon

Kejati Tindak Lanjuti Perkara Korupsi Dinkes Lampura

Chairil Anwar

Kejati Tindak Lanjuti Perkara Korupsi Dinkes Lampura

BKD Verifikasi Sertifikat Formasi Guru

Pelaku Penikaman di Cucian Mobil Ditangkap

BNNP Lampung Tembak Mati Tahanan Kabur

Penularan Covid-19 Bertambah

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 13 Februari 2026

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi