Tuah Sakti Perikanan

Yonvitner Kepala Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB SETAHUN nakhoda perikanan di bawah Edhy Prabowo, yang kemudian berakhir karena kasus lobster, hingga kini pengganti yang baru, Wahyu Trenggono, sektor perikanan belum memperlihat desain tata kelola yang prospektif. Berdasar paparan pada rapat koordinasi program Maritim-Kemenko Marvest 27 oktober lalu, terlihat kinerja perikanan dan kelautan masih sangat rendah. Target penangkapan untuk produksi 2020 diproyeksikan sebesar 7,7 juta dengan pendapatan nelayan Rp3,9 juta per bulan belum tergambar dengan baik. Begitu juga target produksi budi daya mencapai 7,45 juta ton per tahun, dengan pendapatan Rp3,45 juta per bulan, serta pencapaian investasi baru 4,59 triliun (angka sementara) dan target konsumsi ikan sebesar 56,39 kg per kapita belum terukur. Outlook 2021 Menuju 2021—2024, penulis melihat tiga hal yang perlu dijadikan sebagai landasan pencapaian kinerja perikanan. Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memahami konsep pembangunan ekonomi perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP based economy ). Konsep pembangunan perikanan berbasis WPP akan mendorong sistem perikanan presisi, mulai presisi ruang produksi, budi daya, penangkapan, bahan baku, sampai kontribusi ekonomi. Jika diperhatikan, skenario pertumbuhan ekonomi dalam RPJM 2020—2024 termasuk perikanan sebesar 5,7 pada 2021, 6,0 pada 2022, 6,3 pada 2023, dan dan 6,5 pada 2024, maka dengan menjadikan WPP sebagai basis akan mudah menyiapkan proses pencapaiannya. Secara sederhana untuk penangkapan, jika alokasi stok setiap WPP menjadi batasan pencapaian pertumbuhan, kontribusi tiap-tiap WPP bisa dilacak. Berdasar hitungan penulis, kontribusi WPP 571 sebesar 2,12%, WPP 572 sebesar 6,20%, dan WPP 573 sebesar 6,33%. Kemudian, WPP 711 sebesar 3,83%, WPP 712 sebesar 6,70, WPP 713 sebesar 5,88%, WPP 714 sebesar 3,94, WPP 715 sebesar 6,21%, WPP 716 sebesar 2,98, WPP 717 sebesar 5,27%, serta WPP 718 sebesar 13,18%. Dengan alokasi kuota stok pada MSY yang jadikan ukuran, penguatan pembangunan pendukung dapat diarahkan pada WPP yang berkontribusi besar dalam ekonomi nasional. Proses ini juga sekaligus untuk budi daya perikanan dan penyediaan bahan baku industri pengolahan ikan. Untuk memastikan bahwa kinerja pembangunan perikanan terukur dengan baik, mulai stok ataupun ruang, WPP based economy menjadi platform yang tidak bisa ditunda operasionalisasinya. Praktik operasionalisasi kelembagaan WPP perlu dipersiapkan dengan baik. Bahwa mekanisme pengelolaan perikanan berbasis WPP bukan ansich soal lembaga pengelola perikanan (LPP), melainkan pada keterlibatan multipihak karena yang dibutuhkan sebenarnya mekanisme bersama dalam merancang mekanisme investasi antarpihak dalam WPP tersebut. Keterlambatan operasionalisasi WPP bukan soal ada tidaknya LPP, melainkan grand desain hulu-hilir serta partisipasi pemangku kepentingan. Kedua, menuju 2021 yang perlu dipersiapkan ialah sistem pendataan yang dapat diandalkan dan presisi. Praktik perikanan presisi adalah perikanan yang mampu mengukur stok, mengukur input teknologi, mencapat produksi untuk bahan baku, serta merancang tenaga kerja perikanan. Selain itu, mampu mengukur alokasi ruang untuk budi daya di laut serta daratan seperti udang. Dengan sistem pendataan yang baik dan real time , manajemen perikanan akan dapat dilakukan dengan presisi, serta pencapaian target ekonomi dapat diprediksi secara baik secara real time . Memperhatikan hal tersebut, mekanisme one data harus dievaluasi kembali karena banyak proses yang tidak mampu menunjang mekanisme pendataan yang real time. Ketiga, mekanisme penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat UU No. 11 tentang Cipta Kerja. Walaupun yang dilihat banyak soal kewenangan, izin, dan mekanisme berusaha, yang paling penting ialah proses menciptakan lapangan kerja perikanan tersebut baik tangkap budi daya maupun pengolahan. Penulis melihat dengan dua segmen usaha perikanan yang tradisional dan industri, seharusnya proses penciptaan lapangan kerja dirancang menurut kedua proses ini. Penciptaan lapangan pekerjaan bukan soal ada atau tidaknya investor yang mau berinvestasi, melainkan lebih pada pengakuan atas profesi nelayan dan pembudi daya ikan tradisional sebagai lapangan kerja. Dengan komposisi nelayan tradisional dan pembudi daya yang sangat besar, mekanisme cipta kerja bukan mendorong mereka menjadi dikelola industri besar atau koorporasi, melainkan memastikan nelayan memiliki kecintaan terhadap profesinya yang diakui dan diterima sebagai sebuah lapangan kerja. Pada 2021, grand desain perikanan yang maju dan presisi, harus dengan memperhatikan ketiga hal di atas. Jika tidak, perikanan akan terus terjebak pada sebuah sektor pembangunan yang lebih banyak pada cost centre dan bukan revenue centre . Akibatnya, program pembangunan hanya akan terfokus pada paket-paket pembangunan yang bersifat bisnis as usual , pencapaian target per dirjen, tanpa ada lompatan yang berarti dalam menyambut sektor ini sebagai penghela ekonomi nasional. Kita berharap tuah sakti Pak Trenggono mampu membawa perubahan yang membumi dalam memajukan perikanan dan kelautan.

Tuah Sakti Perikanan

Menuju 2021—2024, penulis melihat tiga hal yang perlu dijadikan sebagai landasan pencapaian kinerja perikanan.

E-Paper Lampung Post, Edisi Selasa, 16 Februari 2021

Mars Kini Dikerubuti ‘Pesawat Alien’!

ricky marly

Mars Kini Dikerubuti 'Pesawat Alien'!

Petakan Vaksinasi Lampung

Polri Harus Lebih Selektif Menerima Laporan Soal UU ITE

Pemkot Bandar Lampung Serahkan Salinan SK PPPK

Kewaspadaan Aktif Hadapi Bencana Alam

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 23 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 25 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 27 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 11 Februari2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi