Visi Muhammadiyah tentang Pengasuhan-Pemenuhan Hak Anak

Ibnu Tsani Sekretaris Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah SEJAK Muhammadiyah didirikan Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada 18 November 1912 sampai dengan sekarang, kesejahteraan sosial anak menjadi menu pelayanan sosial prioritas yang diupayakan Muhammadiyah. Konsolidasi organisasi pun terus dilakukan, dengan memobilisasi seluruh potensi agar sebaran lokasi unit pelayanan tidak terkonsentrasi di satu titik, tetapi menyebar secara merata di seluruh Indonesia. Muhammadiyah meyakini memajukan kesejahteraan umum harus satu paket dengan memajukan kesejahteraan anak. Kesejahteraan masyarakat mustahil terwujud apabila anak tidak sejahtera. Dalam buku Cerita tentang Kiai Ahmad Dahlan , Catatan Haji Muhammad Syudja’ (2018) disebutkan bahwa fase awal Muhammadiyah menggagas upaya memajukan kesejahteraan anak, 17 Juni 1920, melalui Rapat Anggota Istimewa Muhammadiyah. Agenda rapat menyusun unsur Pembantu Pimpinan Persyarikatan, Bagian Sekolahan, Bagian Taman Pustaka, Bagian Penolong Kesengsaraan Umum, dan Bagian Tablig. Dalam rapat, Syudja' menawarkan program pertolongan kesengsaraan umum melalui trio rumah pertolongan: rumah yatim, rumah miskin, dan rumah sakit. Bukannya dukungan, yang didapatkan Syudja' malah tertawaan. Dalam pandangan peserta rapat, trio rumah pertolongan bukan tanggung jawab Muhammadiyah, melainkan tanggung jawab pemerintah. “Itu, kan, pekerjaan pemerintah, apakah Muhammadiyah akan menjadi pemerintah?” Ghifari Yuristiadhi dalam Filantropi Masyarakat Perkotaan, Transformasi Kedermawanan Muhammadiyah di Yogyakarta , 1921-1931 (2020) mengisahkan perjuangan Muhammadiyah mengupayakan bangunan yang representatif dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak. Pada 5 Oktober 1931, gedung Rumah Yatim Muhammadiyah diresmikan Muhammadiyah dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Muhammadiyah sanggup dan ingin merawat 75 anak asuh. Namun, niat tersebut tidak terealisasi karena pemerintah membuat kebijakan, jumlah maksimal anak yang bisa dilayani 50 anak asuh. Lokasi gedung di Kampung Lowanu, Toengkak, Yogyakarta. Kini rumah yatim tersebut bernama Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta. Gedung rumah yatim dilengkapi dengan fasilitas, taman, masjid, kamar tidur, ruang makan, dapur, ruang kesehatan, dan kamar mandi. Juga tersedia lahan perkebunan yang diperuntukkan anak asuh belajar tentang hortikultura. Setelah 30 tahun lebih digagas, muncul wacana mengubah nomenklatur rumah yatim. Perubahan nomenklatur dikaji pada Muktamar Ke-33 di Palembang, 24-29 Juli 1956. Alasan dilakukan perubahan ialah menyesuaikan kebijakan Kementerian Sosial. Muktamar Ke-34 di Yogyakarta, 18—23 November 1959 mengesahkan perubahan nomenklatur Rumah Yatim Muhammadiyah menjadi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah. Dasar Filosofis-Teologis Seluruh program pertolongan 'kesenggsaraan oemoem' yang digagas Syudja’ sekarang menjadi layanan amal usaha Muhammadiyah Bidang Pelayanan Sosial. Layanan itu merupakan hasil pembelajaran sekaligus bentuk aktualisasi dari tafsir surah Al-Ma’un yang diwariskan Kiai Dahlan. Doktrin pendusta agama melahirkan etos berlomba dalam kebaikan, bisa diinternalisasikan tidak hanya pada ranah personal (pengurus dan anggota), tetapi juga telah menjadi doktrin secara kelembagaan. Keberhasilan Kiai Dahlan mewariskan teologi pendusta agama berawal dari dialog antara Ahmad Dahlan dan Syudja’ ketika dilaksanakan pengajian membahas tafsir Al-Ma’un. Karena merasa telah hafal Surah Al-Ma’un, Syudja’ menginterupsi Kiai Dahlan yang direspons dengan mengajukan pertanyaan, apakah sudah diamalkan? Syudja’ menjawab, Surah Al-Ma’un telah dijadikan bacaan ketika salat. Sebab, tidak puas dengan jawaban Syudja’, Kiai Dahlan mengatakan mengamalkan bukan hanya dibacakan dalam salat, tetapi juga harus dipraktikkan dengan amalan nyata terhadap orang yang mengalami kesulitan mengakses hak atas kesejahteraan. Caranya, mencari orang yang belum sejahtera, berikan makan dan pakaian, alat mandi, jika perlu ajak tinggal di rumah (Junus Salam, 1968). Tafsir Al-Ma’un bagi Muhammadiyah ialah penjabaran visi Islam berkemajuan. Islam tidak hanya mengatur relasi personal antara mahluk dan khalik (relasi privat), tetapi mengatur pula relasi manusia dengan masalah kemanusiaan (relasi publik). Tajdid Program dan Amal Usaha Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak. Bisa dikatakan, UU itu merupakan manifestasi visi Kiai Dahlan tentang bagaimana memberikan hak-hak anak secara proporsional. Bagaimana cara hak anak dipenuhi, apa saja peran dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam menegakkan hak anak. Salah satu hak yang melekat pada setiap anak ialah memiliki hak untuk diasuh orangtua kandung. Agar hak tersebut bisa dipenuhi, tanggung jawab pengasuhan anak berada di pundak orang tua. Hak anak untuk diasuh orang tua dan tanggung jawab orang tua mengasuh anak bisa beralih apabila anak berpotensi telantar yang disebabkan orang tua karena alasan tertentu tidak bisa memberikan pengasuhan yang maksimal. Seluruh ketentuan yang diatur UU Perlindungan Anak telah diantisipasi dan menjadi kebijakan strategis Muhammadiyah. Dalam konteks pengasuhan anak berbasis keluarga, Muhammadiyah sudah secara resmi mengubah layanan pengasuhan anak. Tidak lagi memprioritaskan layanan pengasuhan anak melalui rumah yatim (dalam panti), tetapi lebih memprioritas anak diasuh di dalam keluarga melalui keluarga pengganti (luar panti). Sasaran usaha perlindungan anak-anak oleh Muhammadiyah Majelis PKU di Indonesia meliputi semua golongan yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yatim, anak telantar, termasuk anak-anak dari orang tua bekas anggota G-30-S/PKI. Dasar kebijakan itu diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo 1969. Mantan anggota PKI beserta keluarga mereka bukanlah kelompok yang harus dipukul, tetapi harus dirangkul. Dalam konteks prinsip nondiskriminasi, konflik politik jangan mengorbankan anak. Hak anak harus tetap dipenuhi dan dilindungi tanpa memandang latar belakang ideologi orang tua anak. Jangan mendiskriminasikan anak dengan memberikan label tertentu karena faktor ideologi orang tua anak. Muktamar Ke-40, 24-30 Juni 1978 di Surabaya, menetapkan program masyarakat dan keluarga sejahtera sebagai program prioritas. Basis massa (anggota) IPM ialah anak usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Melalui IPM, anak yang bersekolah di sekolah Muhammadiyah difasilitasi hak untuk menjadi pemimpin dan hak memilih pemimpin yang berasal dari teman sebaya. Keberadaan IPM di Muhammadiyah merupakan cerminan hak setiap anak untuk berpartispasi, berkreasi, dan berserikat. Di Muhammadiyah, hak-hak anak ditampung dan diberi ruang secara proporsional untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka.

Visi Muhammadiyah tentang Pengasuhan-Pemenuhan Hak Anak

Sambo Selalu Bawa Dua Senpi di Mobil Dinas

Sunk Cost

Delima Natalia Napitupulu

Sunk Cost

Ekonomi Triwulan IV Diprediksi Melambat

Subvarian XBB Cepat Menular, Kemenkes Ingatkan Segera Vaksin Booster

Solo International Art Camp Dorong Pemulihan Ekosistem Seni

Ketahanan Pangan Harus Jadi Perhatian Utama

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 11 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 13 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 16 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 14 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi