Dana Desa Dorong Kesejahteraan Warga

PEMERINTAH meminta penggunaan alokasi dana desa (ADD) di Lampung bisa lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola dana desa juga perlu ditingkatkan. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin saat menghadiri musrenbang Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Novotel Bandar Lampung, Selasa (26/3). Menurutnya, alokasi dana desa atau ADD merupakan upaya Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. "ADD dimanfaatkan sebagai pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung kesejahteraan masyarakat," kata dia. Pemerintah, kata dia, akan melanjutkan program cash for work atau padat karya tunai guna menopang pembangunan infrastruktur di desa dan optimalisasi badan usaha milik desa (bumdes). Peningkatan akuntabilitas pendanaan dana desa juga akan dilakukan melalui kebijakan penyaluran dan sinergi pembangunan desa melalui kelola kemitraan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Lampung Yudha Setiawan mengungkapkan ADD 2019 sebesar Rp2,427 triliun untuk 2.435 desa wilayah di Lampung. Lewat dana desa, pihaknya akan meningkatkan perekonomian melalui optimalisasi badan usaha milik desa (bumdes) dalam mengelola desa wisata yang diterapkan tahun ini. Masyarakat desa, kata dia, bisa memanfaatkan desanya sebagai tempat wisata. Misalnya di Natar, Lampung Selatan, dengan agrowisatanya, Pesawaran dengan memaksimalkan daerah pesisir pantai, dan Padangcermin sebagai wisata pantai. Menurutnya, Lampung Timur juga bisa membuat wisata kolam renang dengan fasilitas outbound . Agar DD dapat terserap dengan efektif dan optimal, pihaknya akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan sehingga terhindar dari penyimpangan. (AJI/K1)

Dana Desa Dorong Kesejahteraan Warga

Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola dana desa juga perlu ditingkatkan.

Tersangka Kasus Asusila Mundur dari Posisi Dosen

Pemprov Kesulitan Data Wajib Pajak Air Permukaan

Fadli Ramdan

Pemprov Kesulitan Data Wajib Pajak Air Permukaan

PLN Dorong Elektrifikasi Lampung

Pers Bisa Awasi Pelanggaran Kampanye Rapat Umum

UTBK Unila Lebih Diminati

Edisi Rabu, 27 Maret 2019

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 14 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda