Pemda Jangan Ragu Serahkan Bansos

MENTERI Sosial Juliari P. Batubara menegaskan Kemensos memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengusulkan penerima bantuan sosial dampak Covid-19. Menurutnya, pemda dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kemensos. "Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njllimet (rumit). Kami tidak 'mengunci' daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami, karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah," kata Mensos melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (29/4). Menurut Juliari, Kemensos juga sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS yang belum mendapatkan bantuan, baik dari Desil;1, 2, Desil 3, Desil 4 dan non desil. Mensos menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan melalui video conference dengan para kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia sebelum proses distribusi bantuan sosial dilakukan. "Kepada para kepala daerah, kami mempersilakan untuk mengusulkan data-data penerima bansos sesuai pagu alokasi di masing-masing daerah dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku," kata Mensos. Oleh karena itu, jelasnya, bila DTKS tidak sesuai dengan data di daerah maka bisa dilakukan perbaikan oleh pemda. Sebaliknya, bila ada penerima bantuan belum tertera pada DTKS, maka bisa diusulkan agar masuk dalam DTKS. Pemda Jangan Ragu Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menyatakan Kemensos telah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos. Usulan itu antara lain, surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai). Dalam surat ini, di antaranya disebutkan bahwa usulan calon penerima Bansos Tunai dari Non DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi Covid-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP). "Pemda juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan untuk mengusulkan penerima bansos di luar DTKS," jelas Hartono. Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, pada 21 April 2020. "Surat Edaran KPK memperbolehkan penyaluran bansos baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS," imbuhnya. Perhatian Kemensos, menurut Hartono, jangan sampai bansos yang berbasis APBN dari berbagai kementerian atau lembaga, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga penerima bantuan. "Untuk bansos dari APBD tergantung daerah. Jadi daerah tidak perlu ragu, tidak perlu takut, atau khawatir karena bansos dari daerah kan anggarannya dari APBD. Silakan saja, ditetapkan siapa-siapa yang akan menerima bansos di daerah," katanya. Keluhan Bantuan Bantuan dari pemda jangan sampai yang kurang baik dirasakan oleh warga di Lampung, yakni pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kopndisinya bau busuk sehingga tak layak makan. Salah satu warga di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung mengatakan seharusnya bantuan berupa beras, buah, sayur dan lauk-pauk itu dalam keadaan layak konsumsi. Beberapa warga mengatakan bahwa ada lauk-pauk seperti ayam sudah mulai bau dan tidak layak konsumsi. "Untuk bahan pokok lain bagus, tapi hanya ayam saja yang agak bau. Sebenernya mau komplain tapi takut dan saya masih bisa akalin dengan banyakin bumbu waktu masak, lumayan untuk lauk anak di rumah," kata seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya, Selasa (28/4). Selain itu setiap warga penerima BPNT akan dimintai uang Rp10 ribu sebagai pengganti uang plastik dan biaya transportasi pengantar bahan pokok tersebut. Dia mengaku ikhlas memberikan uang Rp10 ribu tersebut. "Saya ikhlas kasih Rp10 ribu kalau memang digunakan dengan benar sesuai keterangan untuk plastik dan uang bensin. Meskipun sebenarnya tidak masuk akan kalau harga plastik dan bensin untuk satu keluarga Rp10 ribu dan tiap kelompok berjumlah 15-20 penerima," ujar dia. Lita (30) warga di Kecamatan Labuhan Ratu, mengatakan meski BPNT yang diterimanya tidak mengalami kebusukan baik kacang-kacangan, telur, buah, ayam hingga beras. Namun dia masih dimintai uang Rp10 ribu sebagai biaya administrasi. "Tidak hanya kali ini saja kalau ambil bantuan ini pasti dimintakan uang Rp10 ribu, alasannya sih untuk biaya plastik yang digunajan untuk wadah bahan pokok," kata dia. Menurutnya uang tersebut dimintakan tidak hanya untuk satu orang tapi juga supir mengantar bahan pokok juga menerima uang tersebut. "Ya kata salah seorang ketua kelompok kalau uang itu dibagi-bagi jadi tidak menerima sendiri. Supir yang mengantar bahan pokoknya juga diberi uang bensin katanya," ujarnya. (CR2) Baca Juga : BPNT Diduga Dicuri Oknum Pengelola

Pemda Jangan Ragu Serahkan Bansos

PDPI Sebut Kebiasaan Merokok Meningkatkan Risiko Terinfeksi Covid-19

Lelang SBN, Pemerintah Raup Rp16,6 Triliun

Dian Wahyu Kusuma

Lelang SBN, Pemerintah Raup Rp16,6 Triliun

Program Pamsimas III di Lamsel Siap Dimulai

Akhirat untuk Penegakan Keadilan yang Hak

ASN Pemkab Diminta Tidak Bepergian ke Zona Merah

Wadah Peningkatan Derajat Takwa

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 20 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 19 Mei 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 17 Mei 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda