Dinas PPPA Beri Pendampingan Hukum Korban Pelecehan

DINAS Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lampung akan memberikan jaminan pendampingan hukum dan psikologi kepada korban kekerasan seksual. "Pendampingan akan kami berikan secara lengkap sehingga korban tak perlu takut dan khawatir," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPPA) Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri, Kamis (18/11). Ia menjelasakan pihaknya terus berupaya meredam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak melalui kerja sama dengan sejumlah unsur pendidikan mulai dari perguruan tinggi, tingkat SMA, SMP, sekolah dasar hingga taman kanak-kanak. Sebab, lanjut dia, kasus kekerasan dan pelecehan seksual bisa dialami hampir semua usia. "Pelecehan seksual tak hanya terjadi di universitas saja, tapi di semua lini jenjang pendidikan," ujarnya. Berdasar data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) hingga akhir Oktober 2021 terdapat 783 kasus kekerasan seksual. Secara terperinci, jumlah itu terdiri dari 177 kasus kekerasan fisik, 161 kekerasan psikis, 381 seksual, empat kasus eksploitasi seksual, 10 perdagangan orang, dan 16 penelantaran. Untuk itu, sosialisasi masif dilakukan sebagai pencegahan dini. "Upaya pencegahan tetap dilakukan dan posisi perlindungan di sekolah terus kami pantau dan imbau agar sesuai standar," kata dia. Menurutnya, paradigma pendidik dan pengajar harus ditanam untuk melakukan pencegahan dini untuk peserta didiknya dari kekerasan seksual. "Hal mendasar harus kita berikan dengan sosialisasi dan arahan agar sekolah dan perguruan tinggi sama-sama membantu dalam pemberantasan predator," kata dia. Ia mengimbau kepada masyarakat yang menjadi korban untuk tidak malu dan tak ragu melaporkan kasus kekerasan seksual, sehingga bisa segera ditangani oleh jajaran dari dinas terkait dan kepolisian. "Jangan ragu misal ada ancaman, bisa langsung laporkan ke kami atau bisa juga ke pihak kepolisian. Karena pelaporan tersebut akan dilindungi oleh Dinas PPPA," ujarnya. Layanan Pengaduan Pihaknya juga membuka layanan pengaduan untuk masyarakat yang menjadi korban pelecehan seksual. "Jadi memang untuk layanan pengaduan (call center) ini bersifat satu pintu dari pemerintah provinsi. Namun tetap akan dilayani dengan cepat," katanya. Melalui layanan pengaduan di nomer 0811-790-5000 masyarakat bisa menyampaikan aduan melalui SMS, telfon, Whatsapp. "Masyarakat bisa adukan selama 1x24 jam, nanti pihak dari call center akan menyampaikan pesan ke kami dan langsung kami tangani. Tapi memang hingga saat ini belum ada laporan secara langsung melalui call center," ujar dia. Tak hanya call center saja, pihaknya juga memberikan layanan aduan di media sosial seperti instagram, facebook untuk melayangkan aduan melalui pesan personal. (CR2/K2)

Dinas PPPA Beri Pendampingan Hukum Korban Pelecehan

Lampung Terus Kawal Muktamar NU

Banjir Sapu Potensi Panen 1.254 Ton Padi

Setiaji B Pamungkas

Banjir Sapu Potensi Panen 1.254 Ton Padi

Gerhana Bulan Parsial

Pelukan Hangat Eva untuk Novita

Warga Sumberagung Perbaiki Jalan Antar Desa

Bank Sampah Hasilkan Pendapatan Desa

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 16 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 15 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 11 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi