MKKS Dukung Penghapusan SKTM

Sistem zonasi harus diimplementasikan secara akurat agar siswa yang diterima adalah orang yang berhak. TRIYADI ISWORO MUSYAWARAH Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK mendukung kebijakan penghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2019. Hal itu mengacu pada Permendikbud No 51 Tahun 2018. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Lampung Jumadi menilai SKTM awalnya dibuat untuk melindungi siswa dari keluarga tidak mampu agar tetap mendapatkan haknya bersekolah. Namun, pada praktiknya surat itu justru banyak disalahgunakan siswa mampu agar bisa diterima di sekolah favorit. "Saya setuju kalau SKTM itu dihapuskan. Daripada banyak orang kaya yang ngaku-ngaku miskin. Enggak bener itu," katanya kepada Lampung Post , Rabu (16/1). Pengamat pendidikan Universitas Lampung, Undang Rosidin berpendapat Permendikbud 51/2018 tentang PPDB 2019 harus diterapkan secara adil kepada semua pihak. Pengawasan juga dilakukan secara bersama agar kebijakan tersebut bisa terealisasi dengan baik. "Oknum-oknum nakal yang biasa bermain dan mengakal-akali kebijakan harus ditindak tegas. Sistem zonasi harus diimplementasikan secara akurat agar siswa yang masuk memang benar-benar orang-orang yang berhak. Semangat yang dibangun adalah pemerataan pendistribusian yang adil," katanya. Oknum-oknum nakal yang biasa bermain dan mengakal-akali kebijakan harus ditindak tegas Dalam Permendikbud No 51 Tahun 2018 diatur jalur PPDB 2019; zonasi dengan kuota minimal 90%, jalur prestasi dengan kuota maksimal 5%, dan jalur perpindahan dengan kuota maksimal 5%. Jalur zonasi termasuk kuota bagi peserta didik tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti kesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah. Orang tua/wali peserta didik juga diwajibkan membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti kesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu. Orang tua siswa terbukti memalsukan bukti kesertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah. Sekolah bersama pemerintah daerah wajib memverifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Kalau memang orang tua tidak mampu, lapor kepada sekolah sehingga akan kami survei. Kami juga ada tim yang turun ke lapangan mengecek kondisi peserta didik," kata Jumadi. Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang menjelaskan dalam permen ini tidak diatur sanksi, tapi akan dilakukan pendampingan sebagai bentuk pengawasan dan memastikan dinas di daerah menjalankan ketentuan yang baru tersebut. (K1) triyadi@lampungpost.co.id

MKKS Dukung Penghapusan SKTM

Driver Ojek Daring Nyambi Kurir Ganja

Wakil Konjen Tiongkok Puji Pariwisata Lampung

Fadli Ramdan

Wakil Konjen Tiongkok Puji Pariwisata Lampung

Terdakwa Perdagangan Manusia Cari Mangsa di Medsos

Infrastruktur Ciri Metropolitan

PGN Pasok Gas untuk Pelanggan Industri

Lemak dan Minyak Dominasi Ekspor Lampung

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 28 November 2025

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 02 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 01 Desember 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 03 Desember 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi