Pemda Beri Sanksi Pebisnis Makanan Nakal

SETIAJI B PAMUNGKAS PEMERINTAH Provinsi Lampung bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) berkomitmen untuk menjalankan Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Daerah diberi kewenangan menjatuhkan sanksi kepada pebisnis nakal. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Lampung Taufik Hidayat menjelaskan dalam Inpres 3/2017 menginstruksikan kepada 12 instansi, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengawasan peredaran obat dan makanan di daerah sesuai fungsi masing-masing. "Kepada daerah sudah diberikan kewenangan untuk memberi sanksi administratif bagi para pebisnis terkait pengedaran makanan obat dan kosmetik yang tidak sesuai aturan dan merugikan masyarakat," ujarnya di Hotel Novotel Bandar Lampung, Senin (11/3). Menurutnya, sosialisasi inpres tersebut menjadi sangat strategis karena menyangkut keamanan produk, terutama makanan dan kosmetik yang beredar di masyarakat. Makanan yang tidak aman akan merusak generasi, seperti jajanan sekolah dan makanan yang kedaluwarsa. Ia berharap melalui sosialisasi tersebut ada sinergisitas yang dibangun BBPOM untuk mengatur regulasi, menyusun rencana aksi, sehingga lebih efektif dalam implementasi inpres. Kami dapat masukan terkait makanan yang perlu diawasi cenderung mengarah ke hal yang membahayakan Persoalannya, kata dia, lembaga di kabupaten dan kota belum tahu siapa yang mengawasi obat dan makanan. BBPOM diharapkan bisa berkoordinasi, sementara terkait penganggaran dan sumber daya manusia di daerah menjadi komitmen pimpinan daerah. "Kami dapat masukan terkait makanan yang perlu diawasi cenderung mengarah ke hal yang membahayakan," kata dia. Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung Syamsuliani menjelaskan dalam inpres tersebut pemerintah telah melihat bahwa seluruh pihak harus terlibat dalam mengawasi makanan dan obat-obatan. Suatu produk yang dihasilkan dari hulu ke hilir harus diawasi, mulai dari bahan baku. Ia menilai berbagai instansi seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan lainnya harus melakukan pengawasan sehingga produk yang beredar di masyarakat aman dan sehat. Produk yang tidak berkualitas akan berdampak pada penurunan kecerdasan generasi penerus bangsa. Syamsuliani mencontohkan banyak jajanan di sekolah yang bahan bakunya sangat berbahaya bagi kesehatan. "Mereka (siswa) aset bangsa yang harus dijaga asupan makannya. Kita harus bersinergi bersama mengawasi peredaran makanan," ujarnya. (K1) aji@lampungpost.co.id

Pemda Beri Sanksi Pebisnis Makanan Nakal

Pemda bersama BBPOM perlu membangun sinergisitas untuk membuat regulasi dan menyusun rencana aksi dalam implementasi inpres tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

PT Kuatkan Vonis Pelaku Pungli Sertifikat Tanah

11 Pesawat Boeing 737-8 Max Dilarang Terbang

Fadli Ramdan

11 Pesawat Boeing 737-8 Max Dilarang Terbang

Minat Investasi Pertambangan Masih Rendah

Perumnas segera Luncurkan Kompleks Nonsubsidi

Kepatuhan Pelaporan Pajak Ditarget Sentuh 85%

Pelumas Wajib Penuhi SNI Mulai September

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi