Pemda Diimbau Awasi Peredaran Bahan Pangan tanpa Label

ATIKA OKTARIA atika@lampungpost.co.id PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Lampung bersama BBPOM mengeluarkan surat edaran terkait upaya memperketat pengawasan terhadap peredaran bahan makanan yang tidak dilengkapi dengan label. Hal tersebut sebagai upaya dan antisipasi dari makanan yang dapat menimbulkan bahaya dan kerugian bagi konsumen yang mengonsumsinya. "Bahan pangan tanpa label atau merek tentu tidak ada izin edar dari BPOM dan juga SNI tidak ada. Untuk itu kami dengan BBPOM sepakat mengeluarkan imbauan terkait dengan peredaran obat dan makanan yang harus dipilih," kata Pj Sekda Provinsi Lampung, Fredy, Kamis (21/11). Ia juga meminta kepada masyarakat Lampung untuk dapat berhati-hati ketika membeli bahan makanan yang tidak dilengkapi dengan label. Dimana bahan pangan yang kerap ditemukan di pasaran adalah minyak goreng. "Bahan pangan yang disinyalir beredar seperti minyak goreng tanpa label. Ini kita minta kepada masyarakat untuk hati-hati membeli. Harga mungkin lebih murah, tapi izin tidak ada dan dari aspek kesehatan bisa mengakibatkan dampak buruk," katanya. Sehingga ia meminta kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung untuk ikut melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan di daerahnya masing-masing. "Kami harapkan Bupati dan Wali Kota untuk ikut mengawasi. Tentunya apabila tidak diawasi maka akan marak bahan pangan yang tidak berlabel," tambahnya. Menurutnya tim koordinasi jejaring keamanan pangan Provinsi Lampung dan juga Satgas Pangan Polda Lampung akan melakukan pengawasan di lapangan. "Satgas pangan dari polda ada, satgas pangan dari Pemprov Lampung juga ada. Ini sama-sama akan mencegah sehingga tidak beredar bahan pangan yang tidak berlabel. Masyarakat hati-hati di dalam membeli dan pelaku usaha agar taat aturan," kata dia. Ia berharap kepada para pelaku usaha untuk dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Permendag Nomor 18 Tahun 2024 tentang larangan minyak goreng rakyat yang dikemas tanpa label. "Jadi sudah jelas ada larangannya, kemudian dari aspek kesehatan juga sudah ada aturan khusus. Apabila masyarakat mengonsumsi minyak goreng tanpa label, berarti tidak ada jaminan kesehatan pada produk tersebut," kata dia. Cek KLIK Sementara itu perwakilan dari BBPOM Bandar Lampung, Zamroni mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk cerdas dalam memilih dan menggunakan produk obat dan makanan. Selalu ingat 'Cek KLIK' (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa). Informasi produk obat dan makanan yang telah memiliki izin edar dapat dicek melalui laman https://cekbpom.pom.go.id /atau aplikasi BPOM Mobile. Selanjutnya para pelaku usaha untuk selalu mamatuhi peraturan atau standar keamanan obat dan makanan yang telah ditetapkan. Serta menjaga dan memastikan agar obat dan makanan yang diedarkan aman untuk dikonsumsi masyarakat. "Pengaduan obat memerlukan informasi lebih lanjut atau menyampaikan layanan dan makanan, dapat menghubungi melalui Contact Center Unit Pengaduan 082180806008," tutupnya. (L1) "Bahan pangan yang disinyalir beredar seperti minyak goreng tanpa label. Ini kita minta kepada masyarakat untuk hati-hati membeli. Harga mungkin lebih murah, tapi izin tidak ada dan dari aspek kesehatan bisa mengakibatkan dampak buruk."

Pemda Diimbau Awasi Peredaran Bahan Pangan tanpa Label

Kepala daerah di Provinsi Lampung untuk ikut melakukan pengawasan terhadap peredaran bahan pangan di daerahnya masing-masing.

Partai Pengusung Wahdi-Qomaru Gugat Putusan KPU Metro ke MA

Hari Kesehatan Nasional Momentum Tingkatkan PHBS

ricky marly

Hari Kesehatan Nasional Momentum Tingkatkan PHBS

Satresnarkoba dan BNN Lamtim Razia Tempat Hiburan Malam

Kasus TPPO Masuk Atensi Polda

Cuan Menjanjikan dari Memancing

Penangkapan Netanyahu Bergantung Ketegasan Anggota ICC

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 05 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda