PKL Dilarang Berdagang di Atas Drainase

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan kembali melakukan penataan terhadap puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Bukit Tinggi, Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat. Pelaksana harian (Plh) Sekda Kota Bandar Lampung Tole Dailami mengatakan pedagang dilarang berjualan di atas saluran drainase. Pemkot juga telah menyiapkan solusi dari penertiban yakni para pedagang diminta menempati gedung Pasar Bambu Kuning. Menurutnya, jika PKL pindah ke gedung pasar Bambu Kuning maka keberadaan pedagang menjadi legal secara hukum. "Jika tempatnya rapi akan menarik pembeli dari pada kondisi dibiarkan kumuh. Secara bertahap juga tidak mungkin langsung ramai jika nanti tempatnya sudah bersih orang akan mau beli ke dalam gedung, prinsipnya pemerintah tidak mengambil suatu kebijakan yang akan merugikan masyarakat," kata dia kepada Lampung Post, Selasa (16/11). Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Bandar Lampung, Wilson Faisol mengatakan, kegiatan penertiban PKL di Jalan Bukit Tinggi akan dimulai besok (17/11). Menurutnya, penertiban tersebut sesuai aturan kebijakan pemkot setempat. "Kami berharap pedagang bisa naik ke gedung pasar bambu kuning, kami sudah berdiskusi dengan pengembang dan disiapkan lokasi berapa pun PKL akan masuk dalam gedung seiring dengan pembenahan kondisi pasar. Dan apapun saran dari pedagang ini sudah kami tampung terkait sarana prasarana dan akses agar ada pembeli itu sudah jadi pertimbangan Pemkot," ujar Wilson. Datangi Pemkot Sementara itu, belasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di , mendatangi kantor Pemkot Bandar Lampung untuk meminta pertimbangan dan solusi terkait rencana penertiban PKL di jalan setempat. "Kami datang kesini bermaksud untuk meminta kejelasan jangan sampai setelah di relokasi tidak bisa lagi berdagang," ujar Perwakilan pedagang Hipni Bintang. Ia juga mengungkapkan, sebelumnya sebanyak 70 pedagang di tepi jalan tersebut pernah menempati gedung pasar Bambu Kuning. Karena sepi pembeli, pedagang nekat kembali menggelar lapak di luar gedung pasar. "Tahun 2018 sudah pernah masuk ke dalam gedung pasar, tapi sepi akhirnya kami kembali ke luar. Bagaimana ya karena anak istri harus makan, jika sepi pembeli berdagang bukannya untung malah banyak hutang," kata dia. Serupa dikatakan pedagang lainnya David. Menurutnya, seluruh PKL ingin pindah ke dalam gedung jika sarana dan prasarana di dalam bangunan tersebut tersedia. "Kondisi sekarang kurang layak kami mau pindah kesitu, pindah mau tapi jangan seperti awal situasinya kami berharap masih bisa diperbaiki kodisi di pasar," kata pedagang sandal itu. (K2) deta@lampungpost.co.id

PKL Dilarang Berdagang di Atas Drainase

Pemprov Optimalkan Upaya Cegah Gelombang III

Dari Loper Koran Hingga Membasmi Preman Rajabasa

Setiaji B Pamungkas

Dari Loper Koran Hingga Membasmi Preman Rajabasa

Lindungi Aset dari Mafia Tanah

Ekspor RI Januari-Oktober 21 Naik 41,8%!

Tingkatkan Kompetensi Lulusan SMK melalui LKP

Ratusan Orang Disengat Kalajengking

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

Pendaftar Jalur SNBP Itera dan Unila Terus Bertambah

Perhotelan Turun hingga 50 Persen Akibat Efisiensi Anggaran

Panitia Universitas Tak Bisa Tangani Kasus Gagal PDSS

Efisiensi Anggaran ke Daerah Berlaku untuk DAK dan DAU

Eva Dwiana Resmikan JPO Milenial

Optimalkan Ekonomi Biru dan Hijau untuk Tingkatkan Kebijakan Fiskal

Penanganan Korupsi Berlanjut

Awasi Kebijakan Harga Singkong di Lapangan

Capaian Pengamanan Lampung dan Sinergi Pusat-Daerah

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 30 Mei 2025

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 04 Juni 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 02 Juni 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda