Baru Satu OPD Pakai E-Katalog Lokal

BARU satu organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sudah bertransaksi melalui e-katalog lokal. OPD tersebut, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Untuk itu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel Thamrin mendorong para pengguna anggaran di lingkungan Pemkab Lamsel untuk bertransaksi melalui e-katalog lokal. Pihaknya akan menginventarisasi OPD yang belum memanfaatkan e-katalog lokal. "Kami imbau dan usahakan agar para OPD untuk segera bertransaksi di e-katalog lokal. Sebab, memang produk-produknya sudah banyak yang tayang pada etalase ( e-katalog lokal). Kalau tidak salah, secara keseluruhan untuk transaksi produk dalam negeri kita sudah cukup tinggi, mencapai 40 persen," katanya, Jumat (8/7). Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setkab Lampung Selatan M Haries mengatakan pada Oktober 2022 mendatang, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan pemerintah daerah dengan komitmen peningkatan, penggunaan produk dalam negeri (P3DN) tertinggi dan terendah. "Ini suratnya ada. Jangan sampai Pemkab Lampung Selatan mendapatkan penilaian kurang. Kami harapkan OPD mulai membeli produk di e-katalog lokal," ujarnya. Bahkan, kata Haries, pihaknya mendapatkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/2022 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Implementasi E-Katalog Lokal. "Nah, KPK akan membantu Pemkab Lampung Selatan yang komitmen dalam P3DN-nya masih rendah," katanya. Efisien Dia menjelaskan keuntungan berbelanja melalui e-katalog lokal karena efisien, efektif, dan akuntabel. Selain itu, untuk surat pertanggungjawabannya lebih mudah. "Karena ini kan by system , tentu lebih mudah. Selain itu, dapat menghindari dugaan penyimpangan," ujarnya. Berdasarkan informasi yang Lampung Post himpun, 132 produk telah tayang dalam etalase produk Pemkab Lamsel pada e-katalog lokal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Ke-132 produk itu telah tayang hanya dalam 4 etalase saja dari 10 etalase yang sudah mendapatkan persetujuan dari pihak LKPP. Produk-produk tersebut, antara lain 32 produk pada etalase makanan dan minuman, lima produk jasa keamanan, tujuh produk jasa kebersihan, dan 88 produk alat tulis kantor (ATK). (TOR/D1)

Jasad Nelayan yang Terseret Ombak Ditemukan

Perbaikan Ruas Jalan Provinsi Jangan Asal Jadi

Muharram Candra Lugina

Perbaikan Ruas Jalan Provinsi Jangan Asal Jadi

Gubernur Habiskan Momen Iduladha Bersama Keluarga

Moderasi Beragama untuk Perdamaian Dunia

Perebutan Tiket Semifinal di Grup A makin Ketat

Gencarkan Sosialisasi kepada Peternak Hewan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 18 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 23 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 25 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 24 Maret 2026

Cerita Dewasa

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi