Berkas Kasus Fee Proyek Lamsel Dikebut

ASRUL S MALIK PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melengkapi berkas perkara, tersangka korupsi fee proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan pada APBD 2016—2017. Dalam perkara ini, dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka, yakni Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi dan Kadis PUPR Syahroni. Hermansyah Hamidi lebih dahulu ditetapkan tersangka oleh KPK melalui pernyataan resmi lembaga tersebut pada Kamis, 24 September 2020. Pelaksana Tugas (Plt) juru bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan penyidik tengah melengkapi berkas perkara agar segera dilimpahkan ke jaksa, lalu perkara ini segera disidang. "Masih proses melengkapi berkas perkara," ujarnya, Rabu (7/10). Ali tidak memaparkan secara perinci proses berkas perkara Hermansyah Hamidi maupun berkas perkara Syahroni, yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (6/10). Ditanya apakah ada potensi tersangka lain dari pengembangan perkara ini, Ali Fikri tidak memaparkan secara gamblang. Sebelumnya KPK kembali menetapkan tersangka baru pada korupsi APBD Pemkab Lampung Selatan 2016—2017. Setelah Asisten II Ekobang Pemkab Lampung Selatan Hermansyah Hamidi menjadi tersangka, kini KPK kembali menetapkan tersangka baru. Kadis PUPR Pemkab Lampung Selatan Syahroni akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Pada 2016—2017 ia menjabat sebagai kasubbag Keuangan Dinas PUPR Pemkab setempat. Tunjuk Plh Pascapenahanan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Syahroni oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Lamsel akan menunjuk pelaksana harian (plh) kepala Dinas PUPR setempat. "Ini dilakukan agar roda pemerintahan di Dinas PUPR Lampung Selatan dapat berjalan dengan baik," kata Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Lamsel Thamrin, Rabu (7/10). Menurutnya, secara otomatis, biasanya sekretaris Dinas PUPR Lampung Selatan yang akan ditunjuk sebagai plh. Namun, pihaknya akan menggelar rapat Baperjakat untuk menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai plh kepala Dinas PUPR Lamsel. "Tapi, nanti siapa yang akan menjadi plh sesuai dengan hasil rapat Baperjakat," ujarnya. Thamrin menyatakan hingga kini pihak Pemkab Lampung Selatan masih menunggu surat resmi dari KPK untuk melakukan pemberhentian sementara Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Hermansyah Hamidi dan kepala Dinas PUPR Lamsel. "Tapi, secepatnya akan kami lakukan pemberhentian sementara asisten Bidang Ekobang dan kepala Dinas PUPR Lamsel," katanya. Pemantauan Lampung Post , suasana di Kantor Dinas PUPR Lampung Selatan tetap berjalan normal. Namun, sekretaris Dinas PUPR Lamsel tidak ada di kantornya. Hanya terlihat staf tengah melaksanakan pekerjaan. (TOR/D1) asrul@lampungpost.co.id

Baperjakat Lamsel akan menunjuk pelaksana harian (plh) kepala Dinas PUPR setempat.

Distribusikan Bantuan Sekaligus Kampanye Protokol Kesehatan

Pemkab Pringsewu Mulai Sosialisasikan Perbup 38/2020

Wandi Barboy

Pemkab Pringsewu Mulai Sosialisasikan Perbup 38/2020

Kampanye Dialog Daring Pasangan Calon Belum Ada

Kirimkan Surat ke Pemilik Menara BTS

Posko Gugus Tugas akan Dipindahkan

Ribuan Paket Sembako Disalurkan ke Warga

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 06 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 05 Maret 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Maret 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi