UNTUK meningkatkan roda perekonomian masyarakat, Pemerintah Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, fokus membangun sejumlah infrastruktur. Tidak tanggung-tanggung, dana Rp800 juta digelontorkan untuk empat kegiatan pembangunan tersebut. Dana itu bersumber dari dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2019 sebesar Rp1,6 miliar.
“Anggaran di bidang pembangunan Rp800juta itu digunakan untuk membangun jalan penghubung antardusun dengan konstruksi cor beton. Lalu membangun gorong-gorong, drainase, dan tembok penahan tanah (TPT),” kata Kepala Desa Bakauheni Syahroni, Rabu (2/10).
Menurut dia, pembangunan empat infrastruktur itu sangat dibutuhkan masyarakat di Dusun Simpangtiga dan Way Baru Bawah. “Bantuan DD sampai saat ini masih kami fokuskan ke bidang pembangunan hingga tersebar merata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata dia.
Dia menjelaskan pembangunan jalan penghubung antardusun dengan konstruksi cor beton sepanjang 550 meter menelan anggaran Rp305 juta. Lalu, pembangunan drainase 400 meter menggunakan dana desa Rp126 juta. Kemudian, pembangunan TPT 697 meter menghabiskan dana Rp102 juta dan pembangunan dua titik gorong-gorong Rp7 juta.
Kami juga menganggarkan penanggulangan bencana Rp25 juta dan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa Rp59 juta
“Pembangunan di Dusun Simpangtiga menghabiskan Rp175 juta lebih dan pembangunan di Way Baru Bawah Rp368 juta. Sisanya masih ada pembangunan lain yang akan kami kerjakan di tahap berikutnya,” ujar Kades.
Syahroni bersama jajaran pemerintahan Desa Bakauheni berkomitmen terus merealisasikan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana Desa direalisasikan untuk membangun infrastruktur yang langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat.
“Kami akan terus melakukan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan hingga menyebar sampai pelosok dusun dan masyarakat benar-benar merasakan pembangunan yang bersumber dari DD,” ujarnya.
Selain bidang pembangunan, DD dan ADD juga digunakan untuk APBDes Bakauheni yakni Rp1,6 miliar pada 2019. Dana tersebut bersumber dari DD Rp1,190 miliar dan ADD Rp463 juta.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa Rp535 juta, bidang pembinaan masyarakat Rp123 juta, dan bidang pemberdayaan masyarakat Rp19 juta. “Kami juga menganggarkan penanggulangan bencana Rp25 juta dan penyertaan modal untuk badan usaha milik desa Rp59 juta,” kata Syahroni. (KRI/D10)
