Lamtim Hapus Pajak Sarang Walet

Usaha burung walet kini sudah meredup di daerah setempat. JONI HARTAWAN PENGUSAHA burung walet di Lampung Timur bisa bernapas lega. Pemerintah Kabupaten Lamtim telah menghapus pajak sarang burung walet sebagai satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Timur Mustakim, pajak sarang burung walet dihapus karena sudah tidak memungkinkan untuk dibebankan kepada wajib pajak. Usaha burung walet kini sudah meredup di daerah setempat. Dia mengakui beberapa tahun lalu usaha gedung walet di Lamtim memang cukup menjanjikan. Usaha tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, seperti Batanghari, Labuhanmaringgai, Way Bungur, dan Purbolinggo. "Karena memang cukup menjanjikan kemudian usaha itu dilirik untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Oleh sebab itu Pemkab Lamtim menetapkan usaha tersebut dikenakan pajak," kata dia di kantornya, Rabu (11/4). Dia menguraikan pengenaan pajak sarang burung walet telah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai usaha sarang burung walet. Meski perda belum dicabut, pajak usaha sarang burung walet sejak 2017 sudah dihapus sebagai satu sumber penerimaan dari PAD Lamtim. "Sampai hari ini perda mengenai usaha sarang burung walet itu belum pernah dicabut," kata Mustakim. Dia menambahkan meski pajak usaha sarang burung walet dihapuskan, pihaknya berharap pemilik lokasi usaha seperti lahan dan gedung harus mengurus asetnya. Pihaknya meminta agar pemilik lahan dan gedung tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). "Jadi walaupun pajak usaha sarang burung walet sudah kami hapus dan tidak kami tarik lagi sejak 2017, tetapi pemiliknya masih wajib atau tetap harus membayar PBB," ujarnya. Sampai hari ini perda mengenai usaha sarang burung walet itu belum pernah dicabut. Target Penerimaan PAD Lamtim pada 2018 ditargetkan Rp128,595 miliar. Target penerimaan PAD tersebut diproyeksikan dari empat sumber penerimaan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Mustakim mengatakan penerimaan dari sektor PAD ditetapkan Rp128,595 miliar. Target penerimaan PAD tersebut bersumber dari pajak daerah sejumlah Rp45,180 miliar, retribusi daerah Rp6,059 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2,3 miliar. Kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp75,056 miliar. Dia mengakui untuk merealisasikan target penerimaan PAD 100% bukan merupakan pekerjaan mudah. Dia mencontohkan realisasi penerimaan PAD yang sudah masuk hingga triwulan I (Januari—Maret) 2018 baru 11,12% atau Rp14,301 miliar dari total target sejumlah Rp128,595 miliar. Meski demikian pihaknya tetap optimistis hingga tutup tahun anggaran 2018 target penerimaan PAD tersebut bisa terealisasi 100%.(D1) joni@lampungpost.co.id

Lamtim Hapus Pajak Sarang Walet

Kemenkominfo Kembali Tegur Facebook

Keppres Atur BPIH Tiap Embarkasi

Vera Aglisa

Keppres Atur BPIH Tiap Embarkasi

Membuat Kerajinan Tangan Sederhana

Sixers Cetak Sejarah Baru Klub

Strategi Menggali Kreativitas Si Pendiam

Way Kanan Terbanyak Pemilih Tidak Masuk DPS

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Kondisi PSM Makassar Belum Ideal Jelang Laga Kedua

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 18 Agustus 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 13 Agustus 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi

Selamat Datang kembali!

Ambil kata sandi Anda