Polisi OTT Honorer Pungli Bantuan ke Poktan

DJONI HARTAWAN JAYA JAJARAN Polres Lampung Timur melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap CAN (46 tahun). Oknum honorer tenaga ahli anggota DPR di Sekretariat Jenderal DPR, yang juga merupakan warga Desa Cibeber, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, itu di OTT petugas pada Senin (29/7), pukul 17.30. OTT berlangsung di Desa Kedaton I, Kecamatan Batangharinuban. CAN diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) traktor Rotary roda empat. Saat OTT, dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa uang setoran dari kelompok tani (poktan) sejumlah Rp5 juta. Kapolres Lamtim AKBP Taufan Dirgantoro, didampingi Wakapolres Kompol Suparman, Jumat (2/8), menjelaskan modus tersangka CAN meminta imbalan kepada lima kelompok tani yang menerima traktor Rotary roda empat. Traktor itu merupakan bantuan dari Kementerian Pertanian tahun anggaran 2017. Tersangka,sejak 2017 hingga ditangkap pada Senin (29/7), disinyalir sudah beberapa kali meminta imbalan kepada lima kelompok tani penerima bantuan traktor. Dana yang diminta tersangka dari lima kelompok tani dengan besaran bervariasi antara Rp70 juta hingga Rp100 juta itu ditransfer secara bertahap ke rekening pribadinya. Perincian dana yang telah diterima tersangka CAN melalui transfer ke rekening pribadinya, yaitu tahap I sejumlah Rp100 juta, tahap II Rp100 juta, dan tahap III Rp10 juta. Polisi juga dapat mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yaitu satu lembar kartu ATM BRI, buku tabungan BRI atas nama tersangka CAN, dan kartu anggota tenaga ahli anggota DPR A-50 Sekretariat Jenderal DPR. Kemudian, amplop putih bertuliskan uang dari Kelompok Tani Sido Muncul untuk penebusan traktor bantuan merek Yanmar, dan satu buah ponsel. Lalu, satu lembar struk bukti transfer BRI perihal setor ke rekening tersangka CAN sejumlah Rp10 juta. Pengembangan Tersangka CAN saat ini ditahan di Mapolres Lamtim. Ia akan dikenakan Pasal 12 Huruf E UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. "Kami juga akan terus melakukan pengembangan penyidikan,” kata Taufan. djoni@lampungpost.co.id

Polisi OTT Honorer Pungli Bantuan ke Poktan

Menkeu Pertimbangkan Tax Amnesty Jilid II

Gempa Lampung

Dian Wahyu Kusuma

Gempa Lampung

Polres Lampung Utara Giat Razia Malam

Edisi Sabtu, 03 Agustus 2019

Menjaga Air Darat

Gempa Banten Dimutakhirkan 6,9 Skala Richter

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi, Sabtu, 04 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 03 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi