Soal Dugaan Pungli PTSL, Polsek Panggil Pokmas

ARMANSYAH POLSEK Palas, Lampung Selatan akan memanggil Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Kamis (18/7). Pemanggilan itu terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2018 di desa setempat berkisar Rp850 ribu—Rp1 juta. Sementara itu, pelaksanaan PTSL secara gratis telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 pada poin 13. Disebutkan bila gubernur/wali kota/bupati mendukung pelaksanaan percepatan PTSL dengan mengatur, menetapkan dan atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan PTSL di desa/kelurahan berdasar pada kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. "Tadi siang sudah kami undang untuk konfirmasi soal pungutan itu. Namun, pihak pokmas meminta waktu tiga hari ke depan untuk mengumpulkan bukti mereka," kata Kapolsek Palas Iptu M Sariakip, Senin (15/7). Menurut Kapolsek, bukti itu berupa berita acara kesepakatan, surat pernyataan masyarakat bahwa tidak keberatan, dan bukti lainnya. "Kami kasih waktu lagi untuk menunjukkan bukti dari pokmas. Nah, selanjutnya baru kita pelajari apakah persoalan ini bisa dilanjutkan atau tidak," kata dia. Membantah Secara terpisah, Ketua Pokmas Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, M Sidik berdalih dugaan pungli yang dilakukannya atas dasar kesepakatan. "Ini bukan pungutan. Tapi, sudah ada kesepakatan kalau pembuatan sertifikat PTSL ada biayanya. Kami ini menilai ada orang yang tidak senang dan kemungkinan ada muatan politik juga," kata Sidik yang juga pendamping lokal desa (PLD) di Kecamatan Palas saat ditemui Lampung Post di kediamannya. Berdasar pada hasil kesepakatan itu, kata Sidik, pemohon atau masyarakat dibebankan sebesar Rp800 ribu per sertifikat. Sedangkan, bagi pemohon yang belum memiliki sporadik dibebebankan sebesar Rp700 ribu per sertifikat. Dengan demikian, jika sesuai dengan kesepakatan anggaran yang harus dikeluarkan masyarakat cukup fantastis. Jika terdapat 1.000 pemohon PTSL diakumulasikan dengan Rp700 ribu hingga Rp800 ribu per pemohon, jumlah totalnya berkisar Rp700 juta hingga Rp800 juta. Sidik menjelaskan biaya tersebut mereka gunakan untuk membayar pendampingan dari lembaga badan hukum (LBH) dari Bandar Lampung sebesar Rp500 ribu per sertifikat. Sedangkan, sisanya sebesar Rp300 ribu dan Rp200 ribu untuk biaya operasional atau transportasi pengurus pokmas. Sebelumnya, sejumlah warga Desa Rejomulyo, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mengadukan pokmas setempat ke Mapolsek Palas. Mereka melapor lantaran diduga adanya pungutan berkisar Rp850 ribu—Rp1 juta dalam pembuatan sertifikat PTSL 2018. Edi Wiyono, warga Desa Rejomulyo, mengaku dirinya bersama sanak keluarganya diminta uang Rp850 ribu dalam pembuatan sertifikat PTSL 2018. Namun, belakangan ada beberapa warga yang digratiskan oleh pokmas. (U1) armansyah@lampungpost.co.id

Soal Dugaan Pungli PTSL, Polsek Panggil Pokmas

Ketua Pokmas Desa Rejomulyo M Sidik berdalih dugaan pungli yang dilakukannya atas dasar kesepakatan.

Warga Palas Temukan Senpi Rakitan di Batang Pohon

Peda KTNA Momentum Menuju Masyarakat Lampung Berjaya

Muharram Candra Lugina

Peda KTNA Momentum Menuju Masyarakat Lampung Berjaya

Penerapan SAKIP Bisa Hindarkan KKN

Pelayanan Publik Harus Terus Ditingkatkan

Elpiji 3 Kg Langka, Harga Melambung

8 Sensor Gempa Bumi Dipasang Tahun ini

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 09 Februari 2026

Cerita Dewasa

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 12 Februari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 10 Februari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi