Warga Keluhkan Pungutan Sertifikasi PTSL Rp600 Ribu

FAJAR NOFITRA SEJUMLAH warga Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, mengeluhkan pungutan sertifikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sebab, biaya pungutan sertifikat yang ditarik bervariasi mulai dari Rp600 ribu—Rp800 ribu sesuai kesulitan masing-masing. Berdasarkan informasi yang dihimpun, prosedur biaya itu dilakukan secara sistematis. Sebab, di lapangan yang bekerja adalah ketua RT dan lingkungan. Sementara musyawarah dan lainnya tidak pernah ada. Selama ini warga hanya dapat diam karena takut. "Kami menyetor langsung ke RT atau langsung ke kelurahan. Kalau kami komplain, takut nanti dipermasalahkan apa yang menjadi kebutuhan," ujar warga setempat, Ani. Nilai yang dipungut tersebut dimulai dari Rp600 ribu (bagi yang memiliki surat tanah) dan Rp700 ribu—Rp800 ribu bagi yang tidak memiliki surat-surat (hibah/warisan). Adapun pihak Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi, Lampung Utara, menyembunyikan tangan usai biaya sertifikasi dikeluhkan warga setempat. Pasalnya, warga harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp600 ribu/buku sertifikat. Sementara telah jelas diatur dalam peraturan bupati tidak boleh lebih dari Rp200 ribu/buku. Di luar hal tersebut, bisa dikatakan pungutan liar (pungli). Tidak Tahu Lurah Sribasuki, Kuncoro, tidak tahu-menahu mengenai perkara tersebut. Ia hanya mengetahui bahwa segala macam prosedur operasional dan teknis lapangan dilaksanakan oleh kelompok masyarakat (pokmas). Kuncoro juga menyebut segala sesuatu sudah sesuai prosedur operasional standar. "Biaya itu hasil kesepakatan antara masyarakat dan pokmas, untuk biaya ukur, makan-minum, patok, dan lainnya. Jadi, semua telah sesuai, betul saya ada di sana, tetapi tak bisa mengintervensi," kata Kuncoro di ruang kerjanya, Jumat (20/12). Faktanya, di lapangan banyak terjadi pemungutan biaya dilakukan oleh ketua RT dan lingkungan serta dapat langsung ke kantor kelurahan. Namun, lurah membantahnya. "Tidak ada keterlibatan kami di sana, semua murni dilaksanakan pokmas. Dan selama ini tak ada yang komplain," ujarnya. (D1) fajar@lampungpost.co.id

Warga Keluhkan Pungutan Sertifikasi PTSL Rp600 Ribu

Selama ini warga hanya dapat diam karena takut.

Program PTSL Kurangi Sengketa Tanah

Pelajar Terseret Ombak Ditemukan Tidak Bernyawa

Wandi Barboy

Pelajar Terseret Ombak Ditemukan Tidak Bernyawa

Beri Perhatian Ibu Renta dengan Segenap Jiwa

Beni Setiawan Jabat Dandim Lampung Barat

Wakapolda Tekankan 11 Program Prioritas Kapolri

Akupuntur dan Berat Badan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 30 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 02 Oktober 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 29 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 01 Oktober 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi