PT PLP Way Kanan Diklaim Telah Kondusif

AKTIVITAS PT Palem Lampung Persada (PLP) di Bumiagung, Way Kanan, diklaim telah kondusif. Walaupun anggota Polres Way Kanan akan tetap melakukan monitoring. Kapolres Way Kanan AKBP Doni Wahyudi mengatakan sejauh ini aktivitas warga dan pekerja berjalan seperti biasa. Pihaknya juga tetap memonitoring aktivitas di wilayah PT PLP Way Kanan agar terciptanya suasana yang kondusif. "Sejauh ini aktivitas di lapangan semua masih berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala," kata dia, Selasa (24/4). Hal senada diungkapkan Camat Bumiagung Andrey saat dikonfirmasi tentang kondisi di lapangan. "Sampai dengan saat ini keadaan masih kondusif dan tidak ada aktivitas yang menonjol, seperti unjuk rasa," ujarnya. Begitu juga saat Lampung Post meninjau lokasi PT PLP. Pekerja dan masyarakat setempat beraktivitas seperti biasa. Hal itu menepis isu akan adanya pergerakan ataupun membacakan hasil putusan sita eksekusi. Sampai saat ini Pengadilan Negeri tetap tidak bisa membacakan sita eksekusi tersebut sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Jumlah lahan plasma 12 ribu ha serta 7.200 anggota dengan keluarga sekitar 20 ribu orang amat bergantung hidup pada PT PLP apabila terjadi sita eksekusi yang salah akan berdampak sosial sangat besar. Sebelumnya, masyarakat plasma KUD Sumber Pangan Desa Bumiagung menolak eksekusi tidak pada tempatnya atau salah lokasi di PT PLP yang beroperasi di wilayah setempat. Ketua KUD Sumber Pangan, Wilson, mengatakan persoalan lahan yang terjadi tersebut berpotensi menjadi Mesuji jilid II dengan kekuasaan memaksakan kehendak pada rakyat kecil. “Jumlah lahan plasma 12 ribu ha serta 7.200 anggota dengan keluarga sekitar 20 ribu orang amat bergantung hidup pada PT PLP apabila terjadi sita eksekusi yang salah akan berdampak sosial sangat besar,” ujar dia, Senin (9/4). Manajer PT PLP, Surya Dharma Dodi, memaparkan pada 1998 perusahaan yang ia kelola bekerja sama dengan keluarga orang penting di Jakarta dalam hal pengelolaan kelapa sawit. "Pada 2007, keluarga orang penting itu minta mengelola sendiri dan disetujui PT PLP. Kemudian di 2010 perdamaian nota riil antara keluarga tersebut dan PT PLP/Ronald Wijaya bahwa PLP wajib mengukur lahan serta menyertifikatkan tanah mereka.”(TRA/D1)

PT PLP Way Kanan Diklaim Telah Kondusif

Direktur Rakata Bisa Dijerat UU ITE

Asrama Haji Diperbaiki

Abdul Gofur

Asrama Haji Diperbaiki

BMKG Perkirakan Curah Hujan Meningkat

Paceklik Jadi Alasan Merampok

XL Future Leaders 7 Hadir di Sumatera

Bahaya Narkoba Penting Masuk Kurikulum

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

Koran Digital Lampung Post, Edisi Kamis, 08 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 12 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Jum’at, 09 Januari 2026

Koran Digital Lampung Post, Edisi Sabtu, 10 Januari 2026

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi