Antisipasi Permasalahan Distribusi Logistik

ANGGOTA Bawaslu RI Herwyn J.H. Malonda mengatakan KPU perlu melakukan pemetaan manajemen risiko terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik untuk menghindari permasalahan logistik yang kerap terjadi, baik saat pemilu maupun pemilihan.

Pasalnya, pengelolaan logistik Pilkada Serentak 2024 oleh masing-masing KPU di daerah. Untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur oleh KPU di 37 provinsi dan untuk pemilihan bupati atau wali kota oleh KPU di 508 kabupaten/kota.

"KPU sangat memerlukan koordinasi, salah satunya soal penentuan tempat percetakannya, jangan sampai lokasi percetakan sangat jauh dengan lokasi KPU itu berada," kata Herwyn, Kamis (1/8).

Baca juga: Hindari Tumpang Tindih Tugas dan Fungsi Herwyn menyebutkan memiliki dua catatan terkait dengan pengelolaan logistik pada Pilkada Serentak 2024. Pertama adalah lokasi percetakan dan kedua terkait dengan distribusi logistiknya. Ia berharap lokasi percetakan logistik, terutama surat suara, tidak terlalu jauh dari lokasi KPU itu sendiri.

Selain itu, distribusi logistik idealnya 1 hari sebelum pemungutan surat suara telah tersalurkan. Hal itu akan berpengaruh pada pemungutan suara.

"Nah, ada beberapa tempat yang memang itu yang menjadi masalah. Terakhir, menunda pemungutan suaranya PSU di Sumatra Barat untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pulau Mentawai karena logistik yang terlambat. Hal itu akibat cuaca dan ketidaktepatan memilih moda transportasi distribusi," ujarnya.

Dia mengungkapkan pula pada pemilu lalu, terutama saat distribusi logistik tahap pertama di luar surat suara, banyak menemukan persoalan di antaranya soal keterlambatan dan sebagainya. Tidak hanya itu, menurut dia, distribusi surat suara dan formulir juga terdapat beberapa masalah.

"Memang ada yang belum diterima pada saat pemungutan suara ataupun surat suara tertukar, ini juga menjadi masalah. Akibatnya ada beberapa TPS, pemungutan suara tertunda jamnya, juga terkait dengan distribusi formulir penghitungan bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya," ucap Herwyn.

Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menambahkan logistik tidak hanya tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu, tetapi juga harus antikorupsi. "Kalau dari banyak riset, salah satu tahapan yang kemudian rentan dari sisi penyalahgunaan adalah pengadaan logistik. Kita tidak ingin logistiknya ada hari pemungutan berjalan, tetapi residunya masalah hukum," pungkas Titi.

Pengawasan Anggota Bawaslu Lampung, Suheri, menekankan pentingnya peran pengawas pemilu dalam menyukseskan pemilihan serentak tahun 2024. Menurutnya, kesuksesan pemilu tidak hanya tergantung pada peran pengawas, tetapi juga berkat kontribusi signifikan dari seluruh anggota sekretariat Bawaslu.

Suheri menekankan kerja sama yang baik antara pengawas pemilu dan staf sekretariat adalah kunci mencapai tujuan bersama. “Peran sebagai pengawas pemilu adalah menyukseskan pemilihan. Ini tidak terlepas dari kerja-kerja teman-teman sekretariatan,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi semua elemen di Bawaslu harus bekerja secara sinergis untuk memastikan pemilu berjalan dengan lancar, adil, dan transparan. Pihaknya juga membahas langkah-langkah strategis memperkuat struktur dan kultur organisasi Bawaslu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja Bawaslu.

“Upayanya meningkatkan dan menjadikan lembaga/organisasi agar lebih kuat baik secara struktur maupun kultur, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerjanya,” jelasnya.

Penguatan struktur organisasi mencakup pembenahan internal dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk penguatan kultur organisasi berfokus pada penanaman nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan demikian, harapannya Bawaslu mampu menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan dapat merespons tantangan yang mungkin timbul selama proses pemilu.

Suheri menegaskan pentingnya kesiapan seluruh anggota Bawaslu. “Agar pemilihan serentak ini sukses, kami akan melihat kesiapan teman-teman semua. Kita kuatkan barisan pengawasan, kita kawal hak pilih masyarakat, dan pastikan pemilihan serentak tahun 2024 berjalan sesuai undang-undang yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pengawasan pemilu bukan hanya menjaga proses pemilu dari pelanggaran, tetapi juga memastikan setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa tekanan. “Kita memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal hak pilih masyarakat dan memastikan suara mereka dihargai dan dihitung dengan jujur,” tambah Suheri.

Bawaslu juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kecurangan, rendahnya partisipasi pemilih, serta isu-isu teknis dan logistik. Namun, dengan langkah-langkah strategis yang telah disiapkan, Suheri optimistis dapat mengatasi tantangan tersebut dan menyukseskan pemilu.

“Kami sadar tantangannya cukup besar, tetapi dengan kerja keras, dedikasi, dan komitmen dari seluruh anggota Bawaslu, kami yakin dapat menghadapinya dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lampung,” tutupnya. (ANT/K2)