Tolak Konser Musik Masa Kampanye

TRIYADI ISWORO DIREKTUR Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menegaskan pemerintah menolak konser musik pada masa kampanye. Pasalnya kegiatan yang memicu kerumunan itu sulit dikendalikan dan berpotensi menjadi klaster baru covid-19. "Posisi pemerintah kan sejak awal sudah jelas, tidak diikuti dengan segala bentuk kerumunan. Jadi, segala bentuk konser musik kita tolak," kata Bahtiar usai mengikuti rapat kelompok kerja (Pokja) pengawasan protokol kesehatan di pilkada, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (17/9). Menurut dia, konser musik adalah suatu kegiatan yang memang sangat spesifik. Biasanya jumlah orang yang hadir pada konser ditentukan oleh daya tarik penyanyi. "Kalau penyanyinya itu punya daya tarik, kemudian orang punya fanatik dengan aliran musik tertentu ya biasanya terjadi kerumunan itu," ujarnya. Kerumunan dapat memicu penyebaran covid-19 dengan cepat, sehingga sikap seluruh negara sama yakni melarang konser musik. Kementerian Dalam Negeri menolak kegiatan yang memicu kerumunan termasuk di pilkada 2020. "Itu sikap dari Kementerian Dalam Negeri. Ya kecuali virtual, virtual selama ini kan pratiknya udah ada, nah kalo itu tidak ada masalah," kata Bahtiar. Untuk itu, ia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengkaji kembali mengenai aturan kampanye khususnya mengenai konser musik. "Yang jelas kami setuju, yang berpotensi rawan menjadi sarana penularan, ya tentu kami, ya tidak apa-apa kalau aturan itu kita perbaiki saya pikir," ujarnya. Tekankan Protokol Sementara itu, Anggota KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan terdapat ketentuan dalam regulasi pilkada yang membolehkan konser atau kegiatan kebudayaan pada masa kampanye. Namun KPU menekankan protokol kesehatan pada setiap tahapan termasuk kampanye. "Bagi KPU tentu tidak mudah juga menghapus bentuk-bentuk kampanye itu karena undang-undangnya masih sama, dasar penyelenggaraan pilkada ini kan masih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata Dewa. Oleh karena itu, KPU tetap mengizinkan bentuk-bentuk kampanye yang diatur dalam undang-undang pemilu. Namun, harus ada penyesuaian dengan situasi pandemi yang terjadi saat ini. "Boleh konser, rapat umum, bazar dengan catatan menyesuaikan dengan regulasi protokol kesehatan dan tentu telah disepakati dalam rapat koordinasi stakeholder," ujarnya. Pada realisasinya model kampanye tersebut, imbuh dia, diterapkan pembatasan dan pengaturan secara rinci. Hal itu juga merujuk pada kondisi daerah tempat menyelenggarakan pilkada juga untuk menentukan situasi daerah dan model kampanye apa yang mungkin dilaksanakan dalam kondisi pandemi perlu rapat koordinasi dengan pihak terkait. "Yang penting dalam pengambilan keputusan di samping berdasarkan aturan juga tidak ada pihak yang dirugikan, diperlakukan secara adil," jelasnya. Menurut dia, KPU sangat mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat sehingga penyelenggaraan tahapan pilkada, termasuk kampanye, terus diupayakan seaman mungkin dari bahaya pandemi covid-19. ”Kalau kami KPU tentu bertekad bagaimana kemudian tahapan-tahapan demi tahapan itu tentu harus sesuai dengan protokol kesehatan," katanya. (MI/D1)triyadi@lampungpost.co.id

Tolak Konser Musik Masa Kampanye

Biasanya jumlah orang yang hadir pada konser ditentukan oleh daya tarik penyanyi.

Kaji Perbedaan DPT 2019 dan DPS Pilkada 2020

Pejabat Harus Terbuka

Wandi Barboy

Pejabat Harus Terbuka

Rekonstruksi Selesai Penikam Ali Jaber Terus ke Pengadilan

Seluruh Tahapan Pilkada Terapkan Protokol Kesehatan

Polri Tindak Tegas Pelaku Kebakaran Gedung Kejakgung

PSG Raih Kemenangan Perdana

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 16 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 17 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 15 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi