TRIYADI ISWORO
PRAKTISI hukum Bambang Widjojanto mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai politisasi bantuan sosial Covid-19 oleh petahana yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020.
“Hampir sebagian besar petahana yang akan maju di Pilkada Serentak 2020 memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai sarana membangun citra,” kata Bambang Widjojanto yang terkenal dipanggil BW ini di Padang, Jumat (26/6).
Ia menyampaikan hal itu sebagai pembicara pada webinar dengan tema Strategi praktis menghadapi pilkada: Persiapan, pelaksanaan, dan sengketa digelar oleh Kantor Hukum Miko Kamal dan Associates. Bambang menjelaskan mengacu data Bawaslu dari 270 kepala daerah yang ada, sebanyak 200 orang atau tiga per empat akan maju lagi di Pilkada 2020 dan hampir sebagian besar memanfaatkan pandemi ini.
Mantan komisioner KPK tersebut melihat sebagian tim sukses calon kepala daerah sudah mulai bergerak, dan saat ini yang perlu diwaspadai adalah jangan sampai bansos Covid-19 dipolitisasi oleh petahana untuk pilkada. Menurut dia, dalam penyebaran bansos tidak boleh mencantumkan nama kepala daerah dan harus disebutkan bantuan tersebut berasal dari pemerintah.
Baca juga : https://lampost.co/epaper/headline/petakan-kerawanan-pilkada/
Oleh sebab itu, ia melihat pandemi Covid-19 menguntungkan calon petahana karena bisa memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi dan bagi nonpetahana kondisi ini agak berat karena memulai sosialisasi terlambat. Bambang mengingatkan semua pihak untuk ikut bersama-sama memastikan bansos tidak disalahgunakan untuk kepentingan pilkada.
Penanganan Covid
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan penanganan Covid-19 bisa menjadi isu sentral yang diangkat oleh kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.
“Kalau isu itu diangkat maka kontestan akan saling beradu ide tentang bagaimana mengendalikan dan menangani Covid-19,” ujarnya usai menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jumat (26/6) sore.
Menurutnya, sebagai musuh bersama, Covid-19 harus mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi semua pihak sehingga sangat tepat dijadikan isu sentral, termasuk mampu mengurangi konflik akibat isu SARA yang biasa muncul menjelang pesta demokrasi.
“Ini akan menjadi tantangan para kontestan. Tak hanya petahana, tapi juga calon bukan petahana.”
Pihaknya berharap muncul inovasi-inovasi dari para kontestan tentang program dan ide membangun kenormalan baru, hingga bagaimana mengatasi dampak Covid-19, seperti masalah ekonomi. (ANT/MI/D1)
triyadi@lampungpost.co.id
