Bharada E Dapat Dituntut Lebih Tinggi jika Bukan JC

KEJAKSAAN Agung buka suara soal tuntutan pidana penjara 12 tahun yang diajukan jaksa terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E terkait pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Tuntutan tersebut telah mempertimbangkan status justice collaborator (JC) Bharada E dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana, jaksa dapat menuntut Bharada E lebih tinggi jika tidak berstatus JC. "Kalau kami tidak mempertimbangkan sikap LPSK, mungkin saja akan lebih tinggi (tuntutannya). Tuntutan 12 tahun ini sudah kami ukur dengan parameter pidana yang jelas," kata Fadil kepada wartawan, Kamis (19/1). Fadil sendiri memahami reaksi LPSK yang menyesalkan tuntutan jaksa. Namun, ia memastikan jajarannya telah menggunakan parameter yang jelas dalam menuntut Bharada E, begitu pula terhadap empat terdakwa lainnya. Dalam perkara tersebut, Ferdy Sambo menjadi terdakwa yang dituntut paling tinggi, yakni pidana seumur hidup. Menurut Fadil, itu disebabkan karena Sambo merupakan intellectual dader atau aktor intelektual atas pembunuhan Yosua. "Sebagai intellectual dader , dia menghendaki adanya kematian," ujarnya. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya, yakni Putri Candrawathi selaku istri Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal dituntut jaksa pidana penjara 8 tahun. Sementara itu, ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman, Prof Hibnu Nugroho, mengatakan status justice collaborator (JC) pada terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Bharada E, yang diberikan LPSK akan ditentukan majelis hakim dalam persidangan putusan. "Yang ramai diperdebatkan sekarang ini, nanti hakim yang akan menentukan. Karena hakim tidak terikat pada tuntutan yang ditulis jaksa. Hakim bisa memutus lebih atau pengurangan. Kuncinya ada di situ," kata Hibnu, Kamis (19/1). Hibnu mengatakan majelis hakim nantinya yang memutuskan perihal masa hukuman bagi Bharada E, di mana diketahui ia merupakan JC. "Makanya putusannya ini berharap hakim dapat mempertimbangkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis," ujarnya. (MI/D1)

Bharada E Dapat Dituntut Lebih Tinggi jika Bukan JC

Beri Sanksi Tegas Perusak Demokrasi

E-Paper Lampung Post, Edisi Jum’at, 20 Januari 2023

Wandi Barboy

E-Paper Lampung Post, Edisi Jum'at, 20 Januari 2023

Penataan Dapil dan Kursi Tentukan Keterwakilan Politik

MI Pelopor Media Minstrem Melawan Kematian

Kuasa Hukum Karomani Ajukan Pemindahan Tahanan

Warga Lemong Miliki 0,47 Gram Sabu-Sabu

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi