Partai di Lampung Tolak Penundaan Pemilu 2024

PARTAI politik di Lampung tegas menolak adanya penundaan Pemilu 2024. Pesta demokrasi lima tahunan tersebut harus jalan terus sesuai jadwal dan tahapan yang sudah direncanakan. Ketua DPW Gelora Lampung Samsani Sudrajat mendukung KPU RI yang mengajukan banding atas penundaan Pemilu 2024, yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ia menilai putusan tersebut sangat keliru dan bukan domain pengadilan negeri. Seharusnya putusan tersebut hanya bersifat administratif, tidak sampai menunda Pemilu 2024. "Kami dukung langkah KPU RI banding ke pengadilan tinggi," ujar Samsani, Minggu (5/3). Meski Partai Gelora berstatus pendatang baru, partai besutan Fahri Hamzah tersebut tetap menolak penundaan pemilu, meski bisa saja partai baru lebih punya persiapan yang panjang. Jika hendak berkontestasi dengan partai-partai lama, terutama partai yang memiliki perwakilan di Senayan. "Kami siap, tidak perlu ditunda, apalagi kami kan sudah melalui proses verifikasi administrasi dan faktual, proses sirkulasi (pergantian) kepemimpinan harus tetap berjalan," ujar dia. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Lampung Rahmat Budiyanto juga mendukung langkah KPU RI mengajukan banding. "PKN di Pusat melalui ketua umum sudah menyatakan sikap. Kami dukung KPU RI," kata dia. Sekretaris DPD Tingkat I Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan partai berlambang beringin tersebut memilih untuk menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap. Sebab, KPU RI mengajukan banding atas putusan tersebut. "Kami menunggu sampai memiliki kekuatan hukum tetap, kami tunggu apa sikap pemerintah," ujarnya. Ketua DPD Gerindra Lampung Rahmat Mirzani Djausal berharap pelaksanaan pemilu tidak ditunda. Meski demikian, ia menyerahkan hal tersebut ke regulator, yakni KPU RI maupun instansi resmi yang menyelenggarakan pemilu. "Kami ikut Pemerintah Pusat saja," kata dia. Meski Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta KPU RI menunda penyelenggaraan pemilu, atas gugatan Prima, KPU Lampung tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024. Komisioner KPU Lampung bidang Hukum Warsito mengatakan hingga saat ini KPU Lampung belum mendapatkan arahan dari KPU RI. "Kami intinya hanya menjalani tahapan, belum ada surat edaran ataupun keputusan KPU. Pada intinya, kami menjalani semua tahapan," ujar dia. Warsito menyampaikan saat ini KPU Lampung melalui KPU 15 kabupaten/kota sedang fokus menjalankan tahapan. Pertama proses verifikasi faktual bakal calon DPD. Kedua, proses pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih. "Tahapan yang berjalan, verifikasi dukungan bakal calon DPD asal Lampung dan coklit," kata dia. (RUL/K2)

Partai di Lampung Tolak Penundaan Pemilu 2024

Pengendara Motor Terobos Banjir

Pemda Andalkan DTT Tanggulangi Banjir

Delima Natalia Napitupulu

Pemda Andalkan DTT Tanggulangi Banjir

Dua SPBN Baru di Pesisir Barat dan Lampung Selatan

Bautista Jadi Penguasa Baru Mandalika

Awasi Ketat Distribusi Migor Kemasan

Manfaat Labu Kuning bagi Kesehatan

BERITA TERBARU

TOP NEWS

Benang Merah Konflik Manusia dengan Satwa

23 Ribu Peserta Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Tembus Rp12,42 Miliar Ekonomi Syariah kian Kokoh

Jalur SPMB SMP Prioritaskan Jarak

Perencanaan Keuangan Kunci Kemapanan Finansial

Perkuat Akses Keuangan Inklusif

Kebingungan Peserta Warnai Hari Pertama SPMB

Buka Ekspor Sawit di Pasar Eropa

Perketat Pengawasan Truk ODOL

Kreatif Hadapi Efisiensi Anggaran

POPULAR POST

Pelantikan Pimpinan DPRD Lampura Berlangsung Sederhana

BPK RI Periksa Keuangan Polres Lampung Timur

Koran Digital Lampung Post, Edisi Selasa, 09 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Senin, 08 September 2025

Koran Digital Lampung Post, Edisi Rabu, 10 September 2025

Tentang Kami

Alamat Kami

Iklan & Sirkulasi