Washington (Lampost.co)— Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali terseret dalam perdebatan politik terkait tuntutan publik untuk membuka dokumen imigrasi Pangeran Harry.
Isu ini muncul setelah The Heritage Foundation, sebuah lembaga think tank konservatif berbasis di Washington, mengajukan tuntutan hukum untuk mengungkap apakah Duke of Sussex menyembunyikan riwayat penggunaan narkoba saat mengajukan visa ke Amerika Serikat.
Latar Belakang Kontroversi
Kontroversi ini bermula dari pengakuan Pangeran Harry dalam memoarnya yang berjudul Spare, yang terbit pada tahun 2023. Dalam buku tersebut, ia secara terbuka mengungkapkan penggunaan narkoba rekreasional.
Termasuk mariyuana, kokain, dan jamur psikedelik. Pengakuan ini memicu spekulasi tentang apakah Harry melaporkan riwayat tersebut dalam aplikasi visanya.
Baca juga: Sherina Munaf dan Baskara Mahendra Kompak Absen di Sidang Perceraian
Menurut hukum imigrasi Amerika Serikat, setiap pemohon visa wajib untuk melaporkan penggunaan narkoba di masa lalu.
Jika menemukan adanya ketidaksesuaian atau kelalaian dalam informasi yang di sampaikan, pemohon berisiko menghadapi konsekuensi serius, termasuk penolakan visa atau bahkan deportasi.
Heritage Foundation Desak Transparansi
The Heritage Foundation menuding bahwa ada kemungkinan Pangeran Harry tidak sepenuhnya jujur dalam pengajuan visanya atau mendapat perlakuan istimewa dari pemerintahan Presiden Joe Biden. Lembaga ini menegaskan bahwa aturan imigrasi harus menerapkan secara adil tanpa memandang status sosial atau keturunan bangsawan.
“Kami ingin memastikan bahwa hukum kita terapkan dengan setara bagi semua orang, termasuk Pangeran Harry,” ujar perwakilan Heritage Foundation dalam pernyataan resminya.
Donald Trump Angkat Bicara
Dalam wawancara dengan pembawa acara GB News, Nigel Farage, Donald Trump memberikan pandangannya terkait isu ini. Ia menegaskan bahwa jika Pangeran Harry terbukti tidak jujur dalam aplikasinya, maka “tindakan yang tepat” harus pihaknya ambil. Termasuk kemungkinan deportasi dari Amerika Serikat.
“Jika seseorang berbohong dalam aplikasi visa, ada aturan yang harus kita tegakkan. Tidak boleh ada pengecualian, siapa pun mereka,” kata Trump.
Pernyataan ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak. Beberapa kelompok konservatif mendukung pernyataan Trump dan mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas.
Namun, pihak lain, terutama pendukung kerajaan Inggris, menganggap tuntutan ini bermuatan politis dan menujukkan untuk mendiskreditkan Pangeran Harry yang telah meninggalkan tugas kerajaan dan memilih hidup di Amerika Serikat bersama istrinya, Meghan Markle.
Potensi Dampak Hukum
Jika tuntutan The Heritage Foundation membuahkan hasil dan dokumen imigrasi Harry diperiksa lebih lanjut, maka ada kemungkinan kasus ini berkembang lebih jauh. Beberapa pakar hukum imigrasi menyebutkan bahwa dalam kasus tertentu. Imigran yang terbukti memberikan informasi tidak benar dalam aplikasi visanya dapat dikenakan sanksi serius, termasuk pencabutan izin tinggal.
Namun, hingga kini, pemerintahan Joe Biden belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) juga belum mengonfirmasi apakah mereka akan membuka dokumen visa Pangeran Harry untuk publik.
