Kotabumi (Lampost.co)–Polres Lampung Utara dan Pringsewu melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Apel dilaksanakan di masing-masing lapangan Mapolres pada Selasa, 17 Oktober 2023 pagi.
Kapolres Lampung Utara, AKBP Teddy Rachesna menjelaskan bahwa pelaksanaan apel dilaksanakan secara serentak diseluruh Indonesia. Di Lampung Utara, kepolisian menyiiagakan 367 personel untuk pengamanan Pemilu 2024 mendatang
“Operasi Mantap Brata tahun 2023-2024 ini dilaksanakan selama selama 222 hari kedepan. Tepatnya mulai dari 19 Oktober 2023 — 20 Oktober 2024,” kata dia saat dikonfirmasi Lampost.co usai apel siaga di Mapolres.
Teddy berharap seluruh personel dapat bertugas dengan baik dan mengedepankan pendekatan humanis dalam menghadapi setiap peristiwa yang berpotensi terjadi pasa tahapan Pemilu 2024 mendatang. Sehingga pemilu damai dapat tercapai.
“Sehingga pemilu dapat berjalan aman, damai serta sesuai harapan bersama,” katanya.
Sementara di Pringsewu, Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Brata diikuti 259 personel dan dilaksanakan di Mapolres setempat. Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya mengatakan apel tersebut merupakan upaya pencegahan dan penanganan potensi gangguan kamtibmas selama proses pemilu.
Ia menekankan perlunya kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, selama periode kampanye dan pelaksanaan pemungutan suara.
“Kita harus siap dan tanggap dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk upaya-upaya yang dapat mengganggu keamanan selama proses pemilihan,” kata Benny.
Apel gelar pasukan diikuti oleh unsur TNI, KPU, Bawaslu, serta petugas dari berbagai instansi dan potensi masyarakat terkait. Seluruh personel yang terlibat dalam operasi diberikan penekanan tentang tata cara pengamanan, penanganan konflik, serta penerapan aturan dengan mengutamakan pendekatan humanis dan profesional.
Dalam apel tersebut, Benny juga menyampaikan instruksi kepada seluruh personel untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam konflik politik. Selain itu, personel diminta untuk selalu bersikap adil dan memperlakukan setiap pihak tanpa memandang preferensi politik.
“Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan nyaman dan aman,” kata dia.
Putri Purnama