Bandar Lampung (Lampost.co) – Peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia harus menjadi momentum memperkuat komitmen semua pihak. Demi mewujudkan konstitusi sebagai dasar hidup bersama yang inklusif dan berkeadilan.
“Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi kita harus menjadi pedoman penyelesaian sejumlah tantangan. Apalagi pada berbagai sektor kehidupan bangsa.” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin, 18 Agustus 2025. Terlebih dalam rangka peringatan Hari Konstitusi Republik Indonesia setiap 18 Agustus.
Kemudian sepanjang 2020 sampai dengan Juni 2025. Mahkamah Konstitusi menerima 1.240 permohonan uji materi, dengan 32% terkait perlindungan hak marginal. Selain itu, berdasarkan catatan The Economist Intelligence Unit pada 2024. Indeks Demokrasi Indonesia menduduki peringkat 54 dunia (skor 6,71/10). Dengan catatan perlu penguatan dalam penegakan hukum.
Lalu menurut Lestari, peringatan Hari Konstitusi harus menegaskan kembali peran UUD 1945. Sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah dinamika global yang terjadi saat ini. Sejumlah tantangan yang muncul, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian serius untuk segera diatasi.
Tentu saja, tambah Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu. Dukungan dari setiap pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah sangat terbutuhkan. Apalagi untuk merealisasikan langkah tersebut.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap setiap anak bangsa dapat memberikan sumbangsihnya. Ini agar konstitusi yang kita miliki dapat menjawab berbagai tantangan dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
