Jakarta (Lampost.co): Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan data terkait laporan kasus dugaan rasuah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengambilan keputusan itu karena lembaga antirasuah sudah memulai penyidikan.
“Kejaksaan Agung pada hari ini telah menyerahkan penanganan perkara lukaan tindak bidana korupsi di lingkungan LPEI kepada KPK,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Agustus 2024.
Kuntadi menjelaskan pelimpahan data laporan itu agar tidak ada tumpang tindih dalam penanganan perkara kasus korupsi LPEI di KPK. Sehingga, pemanggilan saksi tidak bentrok untuk kebutuhan dua instansi.
“Untuk percepatan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara, sehingga perkara itu tidak terhampat oleh adanya kegiatan yang sama antara lembaga,” ujar Kuntadi.
Kejagung sudah mempelajari laporan dugaan korupsi di LPEI, sebelumnya. Hasilnya, Korps Adhyaksa melihat adanya kesamaan perusahaan yang melanggar hukum dan sedang dalam pengusutan KPK.
Kuntadi juga menjelaskan bahwa Kejagung sudah berkali-kali melakukan koordinasi dengan KPK sebelum pelimpahan berkas ini berlangsung. Korps Adhyaksa menyatakan mendukung KPK untuk mengusut tuntas perkara tersebut.
“Kami sangat mendukung segala langkah-langkah hukum kami yang telah kita lakukan sebelumnya, termasuk dokumen-dokumen yang telah kami dapatkan. Semuanya akan kita serahkan dan dalam proses penanganannya kita akan men-support penuh KPK,” kata Kuntadi.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengapresiasi pelimpahan data baru itu. Komisi antirasuah dan Kejagung sudah menunjuk operator (PIC) di setiap instansi untuk membahas perkara itu ke depannya.
“Tadi kami sudah sepakati untuk masing-masing menunjuk PIC baik dari KPK, penyidik KPK maupun dari penyidik di Kejaksaan Agung,” kata Asep.
Tersangka
Sebelumnya, KPK telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan rasuah berupa fraud di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Total, tujuh orang menyandang status hukum tersebut.
Status hukum itu usai KPK menggelar rapat ekspos pada 26 Juli 2024. KPK enggan memerinci nama-nama tersangka sampai penahanan terlaksana.
KPK juga sudah meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham memberikan status pencegahan kepada tujuh orang itu. Mereka semua kini tidak bisa ke luar negeri sampai pencabutan upaya paksa itu.
