Bandar Lampung (Lampost.co) — Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto merespons informasi kasus biaya demurrage (denda) Rp350 miliar. Hal itu akibat tertahannya beras impor 490 ribu ton pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. KPK bakal turun tangan mendalami kasus itu.
.
“Kami sampaikan KPK bersama 4 kementerian/lembaga lainnya (Bappenas, Kemendagri, Kantor Staf Presiden, Menpan RB) yang tergabung dalam STRANAS PK. Terus mendorong reformasi tata kelola pelabuhan sebagai salah satu upaya pencegahan korupsi,” kata Tessa, Jakarta, Rabu, 19 Juni 2024.
.
Tessa menegaskan langkah tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis dan tata kelola melalui layanan pelabuhan secara digital. Tessa menegaskan pentingnya proses yang efektif dan biaya efisien dalam sistem pelabuhan.
.
“Alhasil dapat mengurangi biaya logistik sekaligus kepastian waktu layanan,” beber Tessa.
.
Tessa menyampaikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Surat Edaran. Surat itu tentang Penerapan Pelayanan Secara Penuh (Mandatory) Layanan Single Submission Satu Siklus dan Informasi Layanan Manifest Domestik oleh Kementerian Perhubungan.
.
Pasalnya, birokrasi pelayanan pelabuhan Indonesia masih rumit dan panjang. Karena melibatkan unit-unit layanan dari banyak pemangku kepentingan, swasta, dan pemerintah, yang tidak terintegrasi.
.
“Sehingga menimbulkan biaya logistik yang mahal serta waktu layanan yang tidak pasti,” papar Tessa.
.
Biaya Denda
.
Sebelumnya, sekitar 490 ribu ton beras impor Bulog tertahan pada Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Situasi ini memungkinkan munculnya biaya demurrage (denda) yang harus terbayar Bulog sekitar Rp350 miliar.
.
Timbulnya potensi demurrage ini akibat perubahan kebijakan Bapanas. Yaitu yang mengharuskan impor menggunakan kontainer, padahal sebelumnya cukup memakai kapal besar.
.
Sebagian beras impor pada Tanjung Priok sudah bisa keluar usai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke pelabuhan. Barang sudah berada pada gudang Bulog.
.
Namun, denda yang harus terbayarkan Bulog tersebut bisa berdampak pada harga eceran beras, untuk menutupi kelebihan pengeluaran.
.
Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi enggan merespons terkait permasalahan ini. Ia meminta hal itu menanyakan kepada Bulog. “Silakan konfirmasi dengan Direksi Bulog biar pas karena kewenangannya ada di Bulog,” kata Arief.
.
Dalam kesempatan berbeda, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengakui ada aktivitas impor beras sebanyak 490 ribu ton sejak awal tahun hingga Mei. Impor itu masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
.
“Dari awal tahun hingga Bulan Mei 2024 terdapat puluhan kapal yang sudah berhasil terbongkar pada Pelabuhan Tanjung Priok dengan total kurang lebih sebanyak 490.000 ton beras,” kata Bayu.
