Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilakan penggeledahan dan penyitaan barang di rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah. Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Antirasuah itu siap menerima adanya laporan. Pengaduan itu hak semua pihak.
“Kalau pelaporan kan siapapun boleh melaporkan. Kalau merasa bahwa hak-haknya itu ada yang terlanggar. Prosedur atau proses pelaksanaan pengerjaan di KPK oleh staf kami di KPK tidak profesional. Silakan saja melaporkan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.
KPK juga ogah mengurusi keputusan Dewas Lembaga Antirasuah menindaklanjuti aduan itu. Nantinya, para anggota pemantau akan memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi laporan.
“Nanti kan Dewas akan melakukan klarifikasi. Bagaimana saat melakukan pemeriksaan, saat menggeledah, dan lain sebagainya akan ada pengawasan oleh Dewas itu,” ujar Alex.
Putusan akhir dari aduan itu akan terkirim ke Dewas KPK. Masyarakat mesti bersabar sampai hasil pemeriksaan selesai.
Sebelumnya, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas Lembaga Antirasuah hari ini, 9 Juli 2024. Aduan itu atas dasar penggeledahan rumah anggota tim hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Donni Tri Istiqomah pada Rabu, 3 Juli 2024.
“Kami dari tim hukum DPP PDIP, hari ini kedatangan kami adalah untuk kedua kalinya melaporkan saudara Rossa atas pelanggaran etik berat,” kata Kuasa Hukum Donni, Johanes Tobing di Gedung Dewas KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.
Johanes menjelaskan ada 16 orang yang menyambangi rumah Donni saat itu. Mereka menggeledah, memeriksa, dan menyita sejumlah barang di kediaman tersebut.
Menurut Johanes, upaya paksa itu berlangsung selama empat jam. Menurutnya, tidak ada surat tugas atas penggeledahan tersebut.
“Kami mendapat informasi bahwa penggeledahan dan penyitaan itu tanpa ada surat. Surat perintah bahkan ini tidak ada izin dari ketua pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Hal itu sebagaimana undang-undang,” ujar Johanes.
