Jakarta (Lampost.co): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dalam dugaan rasuah proyek bantuan sosial (bansos) presiden. Permainan kotor dalam perkara itu ada pada pengadaan.
“(Modusnya) pengurangan kualitas bansos,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis (27/6).
Tessa menjelaskan kasus ini masih berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara. Penyidik akan menyelesaikan perkara ini.
“(Mulanya berasal) dari laporan masyarakat pada saat OTT (di) Kemensos tahun 2020, yang berlanjut dengan penyelidikan,” ujar Tessa.
Negara merugi Rp125 miliar atas permainan kotor ini. Namun, hitungan itu belum final karena penyidik masih melakukan pencarian bukti.
Total, ada tiga kasus dugaan korupsi pengadaan bansos yang diusut KPK. Perkara baru ini simultan saat kasus korupsi pengadaan bansos untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos berjalan.
“Pengembangan perkara distribusi bansos yang baru-baru sudah putus oleh pengadilan tipikor. Dalam rangka pengadaan bantuan sosial presiden terkait penanganan covid-19 di wilayah Jabodetabek pada Kemensos RI tahun 2020,” kata Tessa.
Ia menjelaskan Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada Ivo Wongkaren menjadi tersangka dalam kasus ini. Perkara ini simultan dengan korupsi pengadaan bansos beras untuk keluarga penerima harapan (PKH) di Kemensos masuk ke persidangan.
“Karena pada saat perjalanan penyidikan perkara yang sudah putus itu, simultan juga penyelidikan perkara ini, berjalan,” ujar Tessa.
