Jakarta (Lampost.co): Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai optimistis akan ada penambahan anggaran untuk kementeriannya. Hal itu dalam rangka pembangunan HAM di Indonesia, secara fisik maupun nonfisik.
Pigai mengaku telah berbicara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan terkait penambahan anggaran tersebut.
“Pasti akan ada penambahan. Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan bahwa kami akan melaksanakan pembangunan HAM, baik fisik dan nonfisik,” ujar Pigai.
Ketika ditanya estimasi dana yang dibutuhkan Kementerian HAM, mantan Komisioner Komnas HAM itu menjawab kementerian yang ia pimpin ingin anggarannya lebih dari Rp20 triliun.
“Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Dan Pigai bisa bangun, jangan anggap saya remeh. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran,” kata Pigai.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara penyambutan di Grha Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran kepada Kementerian HAM.
“Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran,” ujarnya.
Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik. Seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat.
Menurutnya, pembangunan HAM tidak bisa berlangsung dengan anggaran yang kecil.
“Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM. Gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa. Tapi saya tidak bisa, saya tidak dapat fasilitas yang cukup?” ujarnya.
Menurut Pigai, pagu anggaran Kementerian HAM 2024 yang sebesar Rp64,855 miliar tidak cukup untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, ia meminta agar anggaran tersebut ada perumusan kembali.
Pengembangan
Kementerian HAM merupakan pengembangan dari Kemenkumham. Selain Kementerian HAM, ada dua kementerian pecahan lainnya, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pada acara penyambutan itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan pagu anggaran Kementerian HAM 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31% dari pagu anggaran Kemenkumham.
“Alokasi Kementerian HAM Rp64,855 miliar untuk program pelindungan dan penegakan HAM dan edukasi publik tentang HAM. Kemudian, pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global,” kata Nico.
Adapun pagu anggaran Kementerian Hukum adalah 35,14% dari pagu anggaran Kemenkumham, yakni sebesar Rp7,294 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat pagu anggaran Rp13,397 triliun atau setara 64,64% dari pagu anggaran Kemenkumham.
