Bandar Lampung (Lampost.co) — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025 menjadi pukulan telak bagi pemerintah pusat. Kasus dugaan pemerasan terkait K3 perusahaan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa praktik korupsi masih mengakar bahkan hingga level elite.
Ketua Lampung Corruption Watch (LCW), Juendi Leksa Utama, menegaskan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah pusat dalam memilih pejabat negara. Menurutnya, integritas harus ditempatkan sebagai syarat utama, bukan sekadar imbalan politik pasca-pilpres.
“OTT Wamenaker ini menjadi alarm bagi pemerintah pusat agar benar-benar memilih pejabat yang memiliki integritas, dan juga bekerja untuk masyarakat. Bukan untuk mencari kekayaan secara pribadi, ataupun jadi tempat jabatan balas budi saat proses pilpres 2024 yang lalu,” tegas Juendi, alumnus FH Unila itu.
Integritas Pejabat Diuji
Juendi mengaku prihatin dengan penangkapan Immanuel Ebenezer. Sosok yang dikenal aktif turun ke lapangan dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan, ternyata ikut terseret dalam dugaan praktik korupsi.
“Meski dikenal sosok tegas, dan juga memiliki jabatan mentereng, namun lagi-lagi integritas pejabat benar-benar diuji,” katanya.
Ia menambahkan, kasus ini membuktikan bahwa jabatan tinggi tidak otomatis menjamin kebersihan dari praktik-praktik kotor.
Korupsi Mengakar di Semua Lini
LCW menilai, keterlibatan pejabat setingkat wamen dalam OTT ini memperlihatkan bahwa praktik korupsi telah mengakar di berbagai lini.
“Kita tahu Bang Noel ini kerjanya kemarin-kemarin banyak, bergerak dan turun langsung ke lokasi ada permasalahan tenaga kerja, dan di medsos juga viral. Tapi faktanya, kasus ini menandakan korupsi memang mengakar,” ujar Juendi.
Dukungan untuk KPK
LCW mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap kasus ini. Juendi menegaskan pihaknya mendukung penuh upaya KPK agar proses hukum berjalan transparan dan mampu membongkar perkara hingga ke akar-akarnya.
“Integritas seorang pejabat benar-benar diuji. Karena itu, kami dukung penuh KPK dalam perkara ini untuk melakukan pendalaman agar bisa dibongkar sampai ke akar-akarnya,” jelasnya.
Alarm Politik
Lebih jauh, Juendi mengingatkan bahwa kasus ini harus dijadikan bahan evaluasi pemerintah pusat dalam mengisi jabatan publik. Penempatan pejabat tidak boleh hanya berorientasi pada bagi-bagi kursi politik, melainkan pada kualitas moral dan rekam jejak yang bersih.
“Ini jadi alarm bagi pemerintah pusat, harus benar-benar memilih orang yang tepat,” tegasnya.
