Bandar Lampung (Lampost.co) — Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer pada 20 Agustus 2025 bukan sekadar kasus hukum biasa.
Akademisi Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Benny Karya Limantara, menyebut peristiwa ini sebagai “cold coup” simbolik yang menegaskan bahwa siapa pun bisa terjaring hukum, sekaligus memperkuat citra KPK sebagai lembaga antirasuah yang tak terbendung.
Menurut Benny, penangkapan pejabat setingkat wamen memperbarui citra moral kabinet sekaligus menjadi titik balik politik hukum di Indonesia.
“Penangkapan seorang Wamenaker merupakan cold coup simbolik… memperkuat citra KPK sebagai institusi yang tak terbendung, sekaligus memperbarui citra moral kabinet,” tegas Benny, Rabu, 21 Agustus 2025.
Transparansi Politik Nasional
Ia menilai sikap Presiden yang “menyayangkan” namun tetap membiarkan proses hukum berjalan merupakan pembelajaran politik nasional. Langkah itu memperlihatkan bahwa pemerintah tidak menutup-nutupi kesalahan elite, melainkan mendorong transparansi dan menjadikan legalisme sebagai fondasi legitimasi kekuasaan.
“Ini memberi pelajaran politik, bahwa integritas kekuasaan dibangun dari keterbukaan, bukan menutupi,” kata Benny.
Momentum Perkuat Kontrol Internal
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa OTT ini harus menjadi momentum memperkuat sistem kontrol internal di tubuh pemerintahan. Mulai dari audit jabatan publik, kewajiban pelaporan LHKPN, hingga pendidikan antikorupsi di level kementerian dan lembaga.
“Bahwa keberadaan KPK dan sistem internal kontrol bisa diuji daya tahannya—OTT ini menjadi benchmark bagi efektivitas pengawasan negara,” ujarnya.
Non-Negotiable di Era Prabowo
Benny menilai, di era Presiden Prabowo, penangkapan seorang pejabat setingkat wamen adalah keputusan non-negotiable. Hal ini menunjukkan pemerintah berani membersihkan rumah sendiri, tanpa kompromi dengan kepentingan politik.
“Pada saat yang sama, langkah ini juga mendorong konsolidasi moral dalam pemerintahan dan membangunkan kewaspadaan seluruh pejabat terhadap dilema integritas publik,” jelasnya.
Sinyal Tegas Pemberantasan Korupsi
Menurut Benny, OTT terhadap Wamenaker menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas negara. Penegakan hukum harus berjalan secara adil, transparan, dan konsisten, tanpa pintu penangguhan bagi elite politik.
