Jakarta (Lampost.co): Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Hal ini setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapat penahanan oleh KPK.
“Tidak ada pengganti sekjen, titik.” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025, malam.
Baca juga: KPK Resmi Tahan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto atas Kasus Suap dan Obstruction of Justice
Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dia akan mendapat pengangkatan menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.
“Semua kewenangan di ibu ketua umum.” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.
Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu dengan dugaan terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan. Yakni larangan untuk ikut retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah kader partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .
Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 dengan tanda tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis, 20 Februari 2025.
Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi. Khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ikuti terus berita dan artikel Lampost.co lainnya di Google News
