Bandar Lampung (Lampost.co) – Prabowo Pamungkas resmi menjabat Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung untuk periode 2025–2029. Pelantikan itu terhadiri jajaran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), para advokat, serta jaringan masyarakat sipil.
Pergantian kepemimpinan ini berlangsung di tengah meningkatnya konflik agraria dan menguatnya kekhawatiran akan kemunduran kualitas demokrasi.
Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menekankan bahwa LBH sejak awal berdiri sebagai wadah perjuangan masyarakat tertindas. Karena itu, menurutnya, pergantian direktur harus menjadi titik penguatan kembali karakter keberpihakan LBH terhadap rakyat.
Ia mengingatkan bahwa proyek pembangunan dan investasi yang tidak terawasi publik kerap memicu pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam ruang hidup warga. “LBH lahir dari perjuangan rakyat dan harus tetap berpihak pada rakyat,” ujarnya, Kamis, 27 November 2025.
Sementara itu, Direktur LBH Bandar Lampung periode 2021–2025, Sumaindra Jarwadi, menyampaikan evaluasi keras terhadap situasi demokrasi nasional. Ia menyebut Indonesia tengah mengalami pembusukan demokrasi, oligarki semakin menguasai ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Dalam satu dekade terakhir kita melihat hukum sangat mudah terarahkan untuk melayani kepentingan kekuasaan,” kata Sumaindra.
Kemudian ia merujuk berbagai kasus agraria. Seperti Kota Baru, Anak Tuha, hingga Tulang Bawang yang menunjukkan hukum seringkali memihak pemodal dibanding masyarakat.
Menurutnya, LBH harus memperkuat bantuan hukum struktural dan membangun basis organisasi rakyat. Kemudian yang mampu menekan negara saat negara tidak menjalankan mandat keadilan.
Kasus Struktural
Kemudian Direktur LBH Bandar Lampung periode 2025–2029, Prabowo Pamungkas mengungkapkan. LBH Bandar Lampung menangani lebih dari 60 kasus selama satu tahun terakhir. Masalah yang terhadapi meliputi konflik agraria, sengketa tanah berkepanjangan, kekerasan aparat, hingga persoalan ekonomi masyarakat.
“Sebagian besar adalah kasus struktural yang berhadapan langsung dengan negara atau korporasi,” ujar Prabowo.
Selanjutnya ia menilai tren tersebut menunjukkan semakin surutnya prinsip negara hukum dan semakin menyempitnya ruang demokrasi. Menurutnya, kriminalisasi pejuang agraria dan perluasan kewenangan aparat melalui regulasi terbaru berpotensi memperburuk eskalasi konflik pada tahun-tahun mendatang.
Kemudian dalam menjalankan masa kepemimpinannya. Prabowo menyatakan akan memperkuat kapasitas internal LBH melalui riset, pendokumentasian kasus, pendidikan hukum rakyat, serta pengorganisiran komunitas.
Lalu ia menegaskan bahwa keadilan hanya dapat tercapai bila masyarakat yang terdampak memahami hak-hak mereka dan berani mengorganisir diri. “Advokasi tak boleh berhenti pada ruang sidang. Ia harus bertumpu pada kekuatan rakyat,” katanya.
Advokasi agraria menjadi prioritas mengingat Lampung masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat konflik tanah tertinggi Pulau Sumatera. Termasuk konflik Anak Tuha, Tulang Bawang, Way Kanan, serta kawasan register hutan. LBH juga berencana mempercepat regenerasi advokat publik untuk mengantisipasi volume kasus yang terus meningkat.
Prabowo menegaskan bahwa LBH Bandar Lampung akan tetap menjadi ruang perjuangan bagi kelompok tertindas. “Kami akan memastikan setiap warga. Khususnya mereka yang termarjinalkan, tetap punya tempat untuk mencari keadilan,” ujarnya.
