Bandar Lampung (Lampost.co) – Subandi Bachri, tersangka kasus korupsi pembangunan dan penataan kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur tahun anggaran 2022 meninggal dunia.
Mantan Kepala Dinas PUPR Lampung Timur itu menghembuskan napas terakhir pada Rutan Kelas I Bandar Lampung, Selasa, 9 September 2025. Sementara menurut hasil diagnosa awal, Subandi meninggal akibat intoksikasi methyl salicylate. Senyawa ini terkandung 100 persen dalam minyak urut merek Gandapura.
Kakanwil Ditjen PAS Lampung, Jalu Yuswa, membenarkan kabar tersebut. “Benar, Subandi meninggal dunia. Informasi sementara dari tim medis, saat masih sadar ia sempat mengaku tidak sengaja meminum minyak urut Gandapura,” jelas Jalu.
Sementara pihak berwenang kini masih menelusuri penyebab pasti kematiannya.
Riwayat Penahanan
Subandi mendekam jeruji besi sejak 16 Juni 2025 malam dalam kasus korupsi proyek senilai Rp6,88 miliar. Kasus ini juga menjerat beberapa pejabat lain, termasuk mantan Bupati Lampung Timur, M. Dawam Rahardjo.
Selain Dawam, ada juga tersangka lain yakni Agus Cahyono sebagai Direktur CV GTA dan pelaksana proyek. Lalu Mahdor merupakan ASN sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kemudian Sarwono Sanjaya sebagai Direktur CV Laras dan konsultan pengawas.
Berdasarkan hasil penyidikan dan audit, proyek tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp3,80 miliar.
Sementara kasus ini bermula dari ide pembangunan ikon Kabupaten Lampung Timur yang terinspirasi dari tugu salah satu kabupaten Provinsi Lampung. Mantan Bupati Dawam memerintahkan bawahannya untuk menyusun perencanaan.
Kemudian Sarwono menggunakan gambar rancangan patung karya seniman Bali untuk mendapatkan proyek jasa konsultan. Mahdor selaku PPK menyusun kerangka acuan kerja seolah-olah proyek tersebut bersifat konstruksi biasa, padahal membutuhkan keahlian khusus. Tender terarahkan kepada CV GTA milik Agus Cahyono. Setelah dimenangkan, proyek disubkontrakkan ke perusahaan lain.
Karena perbuatannya, para tersangka terjerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
