Bandar Lampung (Lampost.co)—Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung mempertegas komitmennya dalam mengawal keberlangsungan Program Sekolah Rakyat. Pengawasan menyeluruh ini masuk Agenda Prioritas Pengawasan (APP) tahun 2026 guna memastikan program berjalan transparan dan akuntabel.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Agus Setiyawan, menyatakan langkah ini merupakan kelanjutan dari evaluasi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, BPKP memiliki mandat untuk memastikan alokasi setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam tinjauan lapangan terbaru di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan, BPKP mengapresiasi capaian awal proses pembelajaran. Agus menilai sekolah tersebut telah menunjukkan pola pendidikan modern yang relevan dengan tantangan zaman.
Baca juga: Sekprov Marindo Kurniawan Evaluasi Program Sekolah Rakyat Lampung 2026
“Dari hasil pengawasan awal, kami melihat kegiatan belajar-mengajar berlangsung positif. Hal yang menggembirakan adalah penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar serta pemanfaatan perangkat digital yang mendorong interaksi aktif antara guru dan peserta didik,” ujar Agus dalam keterangan resminya, Jumat (6/2/2026).
Fokus Pengawasan Tiga Sekolah
Setelah enam bulan berjalan, Sekolah Rakyat menunjukkan tren perkembangan yang signifikan. Namun, BPKP menegaskan akan tetap melakukan pengawasan lanjutan terhadap tiga sekolah yang menjadi objek evaluasi utama tahun ini. Fokus evaluasi mencakup sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah serta implementasi teknis di lapangan.
Selain aspek akademis, BPKP menaruh perhatian besar pada aspek tata kelola, manajemen risiko, dan akuntabilitas keuangan. Hal ini bertujuan mencegah adanya potensi penyimpangan serta memastikan sarana dan prasarana yang terbangun benar-benar siap pakai secara optimal.
Sinergi Pemerintah Daerah
Agus menambahkan kesuksesan Program Sekolah Rakyat sangat bergantung pada penguatan kurikulum dan kesiapan tenaga pendidik. Dukungan aktif pemerintah daerah dalam hal perizinan dan penyediaan lahan juga menjadi faktor krusial untuk mengantisipasi kendala teknis.
Baca juga: Disdikbud Lampung Pastikan Sekolah Rakyat Diisi oleh Anak Keluarga Tak Mampu
“Dengan pengawasan yang ketat sejak dini, harapannya Program Sekolah Rakyat mampu berkontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadi model pendidikan unggulan di Provinsi Lampung,” ujarnya.
