Bandar Lampung (Lampost.co) — Dinas Sosial Provinsi Lampung menjaring sebanyak 85 anak dari 15 kabupaten/kota untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Dari jumlah tersebut, 75 anak dinyatakan sebagai calon siswa utama, sementara 10 lainnya masuk daftar cadangan.
Proses seleksi dilakukan oleh para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di masing-masing daerah. Kadis Sosial Lampung, Aswarodi, mengatakan proses ini sebagai bentuk upaya memberikan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang akan mulai Juli 2025. “Total anak yang dijaring pendamping PKH ada 85. Sebanyak 75 masuk calon siswa utama dan 10 sebagai cadangan. Jika semua anak utama mendaftar, maka anak cadangan akan beraialih ke sekolah lain,” ujar Aswarodi, Selasa, 18 Juni 2025.
Menurutnya, 10 siswa cadangan Sekolah Rakyat akan dialihkan ke SMA/SMK negeri terdekat di daerah masing-masing menggunakan jalur afirmasi bagi keluarga tidak mampu. Semua siswa tetap mendapat pendidikan secara gratis.
“Nantinya mereka tetap sekolah gratis. Apalagi Pak Gubernur sudah membebaskan uang komite, jadi tidak ada biaya lagi,” jelasnya. Aswarodi menambahkan, saat ini Dinsos sedang menyempurnakan data calon peserta didik sebelum pengumuman secara resmi. Pendataan untuk memastikan siswa benar-benar siap mengikuti program Sekolah Rakyat.
“Kami masih menunggu proses registrasi sebagai bentuk keseriusan anak dan orang tua untuk ikut Sekolah Rakyat,” imbuhnya. Namun, ia mengakui masih ada sebagian orang tua yang menolak mengirimkan anaknya ke Sekolah Rakyat. Alasannya karena sistem pendidikan di sekolah tersebut mengharuskan siswa tinggal di asrama.
“Beberapa orang tua merasa keberatan karena ada kewajiban tinggal di asrama. Kami sudah upayakan kuota tiap daerah seimbang, misalnya lima anak per kabupaten, tapi karena ada penolakan, akhirnya ada daerah yang hanya mengirim dua anak,” katanya.
Keterbatasan Kapasitas
Aswarodi juga menyebut, karena keterbatasan kapasitas asrama yang berada di BPSDM Provinsi Lampung, maka komposisi siswa lebih banyak laki-laki. Akibatnya, rekruitmen siswa dilakukan lintas daerah untuk mencukupi kuota 75 anak.
“Kapasitas asrama belum seimbang, jadi kami ambil anak dari berbagai daerah agar kuota terpenuhi,” ujarnya.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis berasrama untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sasaran utamanya adalah anak dalam desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi dengan memberikan akses pendidikan berkualitas. Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada Juli 2025 dan mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
