Metro (Lampost.co) — Forum Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah (UM) Metro menyampaikan petisi peduli demokrasi atas keresahan menjelang Pemilu 2024.
Dosen FKIP UM Metro, Satrio Budi Wibowo mengatakan, petisi yang disepakati tersebut lantaran sepanjang perjalanan Pemilu tahun 2024 ada beberapa indikasi demokrasi yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Petisi ini dilakukan tidak hanya di UM Metro saja, ini sudah disuarakan di kampus-kampus lainnya. Bahkan, UM Metro kampus pertama di Lampung yang menyuarakan keresahan ini,” kata dia, Selasa 6 Februari 2024.
Selanjutnya, APBN dan sebagainya harus di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan di saat yang tepat. Bukan di saat-saat pemilu saja.
“Khusus untuk di Lampung ini, jangan sampai viral terlebih dahulu baru dilakukan perhatian dan di kucuran APBN,” ungkapnya.
Dia menambahkan, terdapat poin terkait pemberian KIP yang tidak merata terutama di universitas tinggi swasta yang ada di Indonesia.
“Disini, ada beberapa kampus swasta yang terindikasi dengan golongan tertentu telah mendapatkan spesialisasi. Bahkan, Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa tampaknya lebih banyak bagi kampus swasta yang memiliki relasi atau kepentingan dengan pemerintah sebagai pengguna APBN,” kata dia.
“Kami berharap, APBN dapat digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Apapun asalnya kami mohon diberikan dengan adil,” imbuhnya.
Kemudian, transparansi anggaran seperti APBN yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah ataupun lainnya, untuk lebih transparan lagi.
“Ini bertujuan agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah sebagai pengguna APBN yang digunakan untuk seperti apa,” pungkasnya.
atika
